Kediri  

Capaian Bupati Kediri Hadirkan Sekolah Gratis Hingga Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non ASN Tahun 2023

Capaian Bupati Kediri Hadirkan Sekolah Gratis Hingga Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non ASN Tahun 2023
Capaian Bupati Kediri Hadirkan Sekolah Gratis Hingga Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non ASN Tahun 2023

Tak kalah penting untuk meningkatan mutu pendidikan bagi anak didik, kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintahan daerah. Guna meningkatkan kompetensi guru dilakukan kegiatan pendampingan termasuk diadakannya program pertukaran guru.

“Harus disadari dalam dunia pendidikan tidak melulu bagaimana siswanya, tapi upgrade kualitas gurunya juga menjadi sangat penting sekali. Ini juga kita lakukan di seluruh SD dan SMP yang ada di Kabupaten Kediri,” ungkap Mas Dhito.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kediri, kesejahteraan guru non ASN juga menjadi perhatian serius Mas Dhito. Dalam kepemimpinannya, anggaran untuk insentif guru dinaikkan. Pada tahun 2023 anggaran insentif bagi guru dengan nilai Rp14 miliar akan dinaikkan menjadi Rp21 miliar pada tahun 2024 mendatang.

Kenaikan insentif itu, guru Taman Posyandu (Tapos) yang semula belum mendapat insentif pada 2024 direncanakan akan menerima sebesar Rp100 ribu dengan penerima 1000 guru. Kemudian guru PAUD, TK, Kelompok Bermain, SD serta SMP yang mulanya mendapat Rp100 ribu naik menjadi Rp200 ribu. Sedangkan guru eks K2 yang semula Rp500 ribu naik 50 persen menjadi Rp750 ribu.

“Sudah kita hitung dengan kemampuan anggaran yang ada. Maka di tahun 2024 kita naikkan sedikit lebih baik bagi guru dengan masa bhakti minimal 3 tahun,” terangnya.

Mas Dhito menyadari, dengan penghasilan yang saat ini didapat, kesejahteraan guru non ASN masih belum ideal. Selain peningkatan insentif, pihaknya juga mendorong guru non ASN dapat berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan memiliki usaha, guru tidak hanya bergantung pada kenaikan insentif.

“Maka bagi guru non ASN yang mau punya usaha, mau bikin UMKM atau apapun kita siap (membantu) apakah permodalannya dari bank daerah atau langsung pemerintah kabupaten atau kita berikan pelatihan dengan satu set alat untuk usaha,” pungkasnya.

Menindaklanjuti kebijakannya itu, Mas Dhito meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri untuk menginventarisir guru non ASN di Kabupaten Kediri yang telah memiliki usaha termasuk guru yang belum mempunyai usaha dan berkeinginan menciptakan usaha baru. Hasil inventarisir itu untuk mengetahui program yang cocok diberikan kepada para guru. (*)