LaNyalla mendorong agar tak hanya BUMD, tetapi BUMDes yang ada di desa-desa yang terus didorong dan digenjot dalam konteks pembangunan di Kabupaten Jombang.
“Bagi kami di DPD RI, peran BUMDes seharusnya bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes bisa mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka,” tutur LaNyalla.
Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim menilai, BUMDes harusnya memiliki peran yang sangat besar dalam membangun perekonomian desa. BUMDes juga seharusnya mampu menjembatani petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka. Sebab, sejatinya BUMDes mampu memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar.
Selama ini, petani selalu mengandalkan tengkulak untuk mengakses pasar. Karena memang merekalah yang memegang akses terhadap pasar. Peran itu seharusnya bisa diambil-alih oleh BUMDes. Bisa bisa mengorganisir petani dan menjual hasil pertanian atau perkebunan mereka langsung ke pasar. Dengan begitu, petani akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak.
Di sisi lain, LaNyalla mengungkap bahwa Kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup lengkap. Mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan kawasan industri strategis. Sebagai Kota Santri Kabupaten Jombang juga memiliki nilai lebih sebagai penjaga moral dan akhlak dalam proses pembangunan.
Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah seharusnya pondok pesantren di Jombang dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Jombang.
Pj Bupati Jombang, Sugiat menjelaskan, saat ini Kabupaten Jombang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. “Saat ini di Kabupaten Jombang ada 91 desa dengan kategori mandiri dan 211 desa dengan kategori maju,” tutur Sugiat.
Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Jombang Sugiat, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, HM Syarif Hidayatullah yang karib disapa Gus Sentot, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta ratusan kepala desa se-Kabupaten Jombang. (rls/Nuriya Maslachah)
