Minggu, 19 Mei 2024
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurKediriPemkot Kediri Salurkan Anggaran Hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu

    Pemkot Kediri Salurkan Anggaran Hibah Pilkada kepada KPU dan Bawaslu

    KEDIRI (WartaTransparansi.com) –Pemerintah Kota Kediri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah  penyerahan anggaran hibah mendukung penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 sebesar Rp 37,2 miliar.

    ” Kami memberikan anggaran hibah masing-masing kepada KPU Kota Kediri senilai Rp 29,8 miliar dan Bawaslu Kota Kediri Rp 7,4 miliar,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Selasa (31/10/2023).

    Menurutnya, Anggaran hibah Pemkot Kediri ini adalah bentuk kewajiban kepala daerah untuk mendukung KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pilkada yang digelar 5 tahun sekali.

    Anggaran hibah pilkada untuk KPU dan Bawaslu Kota Kediri ini sendiri, mengalami peningkatan dari penyelenggaraan sebelumnya. Sedangkan, berakhirnya pandemi Covid -19, rencana untuk membeli alat pelindung diri (APD) baik KPU dan Bawaslu kemungkinan besar akan dikembalikan ke Pemkot Kediri.

    Baca juga :  SKB 3 Menteri Putuskan Biaya Pengurusan PTSL Rp. 150 ribu, di Kediri Dibandrol Rp 600 hingga Rp 750 ribu?

    Lebih lanjut kata Mas Abu, untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang dialami oleh petugas pilkada, baik KPU dan Bawaslu telah menyiapkan biaya jaminan kesehatan berupa santunan.

    ” Ada biaya santunan yang telah disiapkan oleh KPU maupun Bawaslu kepada petugas pilkada baik meninggal atau kecelakaan saat bertugas,” urainya.

    Sementara itu, Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi mengatakan, pihaknya berterima kasih dan apresiasi atas dukungan Pemkot Kediri terhadap KPU.

    Anggaran hibah pilkada senilai lebih dari Rp 29,8 Miliar akan dicairkan oleh Pemkot Kediri dalam 2 tahap. Tahap pertama selama 14 hari kerja setelah penandatanganan ini, sebesar 40% dari total dan sisanya 60% maksimal 5 bulan sebelum hari pemungutan. Namun, alokasi anggaran hibah untuk kebutuhan pembelian APD dipastikan tidak terserap oleh KPU Kota Kediri.

    Baca juga :  Ancam Kebebasan Pers, Puluhan Jurnalis Kediri Tolak Revisi RUU Penyiaran

    ” Kami akan memanfaatkan anggaran hibah pilkada tersebut sesuai PMK 543 tahun 2022. Kita juga sudah kordinasi dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bahwasanya pandemi Covid-19 sudah berakhir, maka ada kebutuhan yang tidak bisa kami serap. Maka kita akan kembalikan ke Pemkot Kediri senilai hampir Rp 1 miliar,” ungkapnya.

    Apresiasi yang sama kepada Pemkot Kediri juga ditunjukkan oleh Ketua Bawaslu kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, pihaknya memperoleh anggaran hibah pilkada 2024 senilai Rp 7,4 miliar.

    Anggaran hibah pilkada tersebut, mengalami peningkatan dari penyelenggaraan pilkada 2018 lalu, yang akan dialokasikan kepada petugas ad hoc Bawaslu Kota Kediri.

    ” Sebelumnya sekitar Rp 4,5 miliar kalau tidak salah,” ucap ketua Bawaslu kota Kediri yang dilantik pada 20 Agustus 2023 lalu.

    Baca juga :  Ketua IJTI Pusat Minta DPR Tidak Mengesahkan RUU Penyiaran Secara Terburu-buru

    Kata pria yang akrab disapa Yudi, menambahkan, anggaran hibah pilkada tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan khusus kepada para Ad hoc Bawaslu yakni pengawas pada masing-masing segmen kerja, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dalam pengawasan pilkada 2024.

    ” Untuk Panwascam 3 orang, Panwaskel 1 orang, sedangkan jumlah TPS Kota Kediri sebanyak 456 maka kita membutuhkan 1 orang sebagai PTPS di masing-masing TPS yang tersebar,” tutupnya. (*)

    Reporter : Moch Abi Madyan

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan