Anggaran hibah pilkada senilai lebih dari Rp 29,8 Miliar akan dicairkan oleh Pemkot Kediri dalam 2 tahap. Tahap pertama selama 14 hari kerja setelah penandatanganan ini, sebesar 40% dari total dan sisanya 60% maksimal 5 bulan sebelum hari pemungutan. Namun, alokasi anggaran hibah untuk kebutuhan pembelian APD dipastikan tidak terserap oleh KPU Kota Kediri.
” Kami akan memanfaatkan anggaran hibah pilkada tersebut sesuai PMK 543 tahun 2022. Kita juga sudah kordinasi dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bahwasanya pandemi Covid-19 sudah berakhir, maka ada kebutuhan yang tidak bisa kami serap. Maka kita akan kembalikan ke Pemkot Kediri senilai hampir Rp 1 miliar,” ungkapnya.
Apresiasi yang sama kepada Pemkot Kediri juga ditunjukkan oleh Ketua Bawaslu kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, pihaknya memperoleh anggaran hibah pilkada 2024 senilai Rp 7,4 miliar.
Anggaran hibah pilkada tersebut, mengalami peningkatan dari penyelenggaraan pilkada 2018 lalu, yang akan dialokasikan kepada petugas ad hoc Bawaslu Kota Kediri.
” Sebelumnya sekitar Rp 4,5 miliar kalau tidak salah,” ucap ketua Bawaslu kota Kediri yang dilantik pada 20 Agustus 2023 lalu.
Kata pria yang akrab disapa Yudi, menambahkan, anggaran hibah pilkada tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan khusus kepada para Ad hoc Bawaslu yakni pengawas pada masing-masing segmen kerja, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dalam pengawasan pilkada 2024.
” Untuk Panwascam 3 orang, Panwaskel 1 orang, sedangkan jumlah TPS Kota Kediri sebanyak 456 maka kita membutuhkan 1 orang sebagai PTPS di masing-masing TPS yang tersebar,” tutupnya. (*)
