KEDIRI, WartaTransparansi.com — Kini nasib para pekerja informal. Tukang becak, pedagang keliling, hingga pemilik bengkel rumahan duduk menyimak sosialisasi yang tak biasa: soal hak mereka atas jaminan sosial dari negara.
Adalah Imam Wihdan Zarkasyi, anggota DPRD Kota Kediri yang membuka pintu itu. Melalui agenda Sosialisasi Produk Hukum, di Kantor Kelurahan Gayam kecamatan Mojoroto kota Kediri.
Wakil rakyat asal fraksi Golkar, menyampaikan kabar yang selama ini nyaris tak menyentuh pekerja informal: jaminan sosial bukan hanya hak mereka yang bekerja di gedung bertingkat.
“BPJS Ketenagakerjaan ini penting untuk mereka yang sehari-hari kerja di jalanan, di pasar, di bengkel. Mereka yang paling rentan, tapi sering luput dari perhatian,” ujar Imam di hadapan lebih dari seratus warga yang hadir malam itu, Rabu 25 Juni 2025.
Politikus yang kerap disapa Pak Lek Imam itu menegaskan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD Kota Kediri terus bertambah. Jika pada 2023 hanya 9.000 pekerja yang terlindungi, tahun ini jumlahnya naik menjadi 11.000 orang. Hal ini langkah kecil, tapi punya arti besar.
