”Ada tiga nilai dasar yang harus dijunjung oleh para pegawai. Pertama, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Ketiga, profesionalisme, netralitas, dan moralitas yang tinggi,”ungkap Ikfina.
Masih penjelasan Bupati Ikfina, pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas akan dikenakan sanksi disiplin, termasuk hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara dan denda.
”Untuk mencegah pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN di Kabupaten Mojokerto selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, perlu dilakukan ikrar bersama penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan yang ditunjuk oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto”, tandas Ikfina.
Bupati Ikfina juga mengingatkan para pegawai untuk selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja masing-masing. Dan Kepala OPD diharapkan melakukan pengawasan terhadap bawahan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye, serta mengambil tindakan dan berkoordinasi kepada lembaga pengawas pemilu. Termasuk memproses hukuman disiplin atau tindakan administratif jika mengetahui ada pegawai yang melakukan pelanggaran.
“Sekarang ada tim patroli siber. Media sosial bahkan WhatsApp semua dipantau. Hari ini sudah ada kerjasama antara Bawaslu dengan Kepolisian, dengan teman-teman intelijen dan aparat lainnya,”terang Ikfina.
Dicontohkan, jangankan untuk mendukung salah satu calon di Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024, memberikan tanda like terhadap postingan foto atau tanda gambar salah satu dari peserta Pemilu dan Pilkada serentak, maka bisa terkena sanksi.
“ASN harus netral, bijak dan fokus pada kepentingan bangsa dan negara ini. Jangan dikira saya tidak menandatangani hukuman-hukuman pada ASN. Semua ada timnya masing-masing, saya tinggal menandatangani,”tukas Bupati Ikfina.
Pelaksanaan ikrar tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko beserta para asisten, staf ahli Bupati dan diikuti oleh para pejabat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan dinas/instansi jajaran.(*)
