Rabu, 19 Juni 2024
27 C
Surabaya
More
    EkbisPemerintah Lakukan Penataan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Pemerintah Lakukan Penataan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Pemerintah akan mengkaji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Kita sebenarnya sudah punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kita akan coba reviu Undang-Undang 18/2017 ini melihat bagaimana penempatan,” katanya seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

    Menaker menjelaskan, penempatan tersebut dimulai dari keberangkatan, ketika bekerja di negara penempatan, hingga kembali ke tanah air.

    “Bapak Presiden meminta Pak Menko Perekonomian untuk memberi kesempatan dua minggu untuk mereviu tata kelola penempatan. Kemudian, meminta kepada Menko Polhukam law enforcement-nya,” ujarnya.

    Selain itu, kata Ida, pihaknya bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga akan melakukan evaluasi penempatan PMI dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18/2017.

    Baca juga :  Menko Airlangga Ungkap Strategi Kebijakan 4K Sektor Pangan

    “Kita berharap masing-masing daerah ini menjalankan kewajibannya seperti yang diatur di Undang-Undang 18/207. Jadi saya sama Pak Mendagri sudah bersepakat untuk melakukan semacam rakor (rapat koordinasi) yang melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ida berharap perbaikan tata kelola penempatan PMI yang dilakukan pemerintah tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI. “Harapannya, dengan perbaikan tata kelola ini perlindungan kepada pekerja migran kita akan lebih baik lagi,” tandasnya. (*)

    Reporter : Wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan