SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemkot Surabaya dinilai memiliki perencanaan pemerintahan yang bagus. Karena itu, kota Surabaya yang baru-baru ini dinyatakan terbaik kedua Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII/2023, layak menjadi pemerintahan terbaik se-Indonesia.
Itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Akmal Malik, dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya.
Akmal menyampaikan, Kemendagri tengah melakukan rangkaian evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi, guna menciptakan ASN menjadi lebih netral dan profesional.
“Kami ingin evaluasi berbasis data agregat, berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, kemudian bagaimana mereka melakukan hal itu,” katanya.
Menurut Akmal, selama ini, evaluasi yang dilakukan belum berbasis data agregat. Karenanya, seringkali kewenangan setiap pemerintah daerah dinilai belum tepat sasaran. Untuk itu, Kemendagri melakukan review atau mengulas pelayanan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah Kota Surabaya.
“Pelayan publik yang dimiliki oleh Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Begitu juga penurunan di sisi angka kemiskinan, dan pengangguran. PAD naik dan SiLPA turun, Ini menunjukan Surabaya memiliki perencanaan yang bagus,” ujarnya.
Karena itu, Akmal ingin menggandeng Kota Surabaya terkait pengolahan akurasi data berbasis digital. Di mana, Kota Surabaya telah memiliki aplikasi Sayang Warga yang merupakan sistem pendataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan.
“Karena ke depan, kita ingin perencanaan daerah itu berbasis data yang akurat, prosesnya kita review, nanti dilihat di hasil evaluasi seperti apa. Kita cari beberapa daerah yang bagus sebagai base marking (tolok ukur) untuk melakukan perencanaan berbasis data yang bagus, dan Surabaya punya Sayang Warga,” ujarnya.
Meski begitu, Akmal berharap bahwa aplikasi Sayang Warga tidak hanya digunakan oleh publik saja, tetapi dapat digunakan sebagai perencanaan kewenangan Kota Surabaya. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya secara lebih maksimal.
