JAKARTA (Wartatransparansi.com) — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah tetap pada target penurunan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.
“Ini perlu kerja keras, kita upayakan bisa tercapai. Ada tiga langkah yang kita lakukan, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, serta penanganan berbasis kantong kemiskinan,” ujar Muhadjir dalam Rapat Kerja Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung DPR, Jum’at (9/6) dengan agenda membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
Rapat dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR RI M H Said Abdullah. Ikut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Muhadjir mengatakan, ada tiga program prioritas yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK, terkait dengan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pakhir tahun 2023 kemiskinan ekstrem ditargetkan turun hingga 1,04 persen. Data pada September 2022 menunjukkan 1,74 persen. “Sementara pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem itu dapat mencapai nol persen sesuai dengan arahan dan target dari Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022,” katanya.
Pada program percepatan penurunan prevalensi stunting, dia mengatakan, pada tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai angka 14 persen. Angka stunting pada tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai angka 17,5 persen.
Beberapa langkah kebijakan antara lain melakukan intervensi spesifik dan sensitif di setiap daerah, pemenuhan sarana dan prasarana seperti Antropometri dan USG, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta akses air bersih hingga sanitasi di desa.
Selain itu, Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) ini mengatakan, pihaknya juga terus mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penanganan stunting.
Titik kulminasi
Terkait dengan rogram pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi salah satu prioritas, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 4 periode ini menyatakan, program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia.
“Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Muhadjir.
Mantan Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini juga menunjukkan berbagai program yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Di antaranya program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran. Kemudian beberapa program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan pendidikan, serta perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni), kawasan lingkungan, dan sanitasi.
Berkenaan dengan serapa anggaran, Muhadjir menyampaikan, pada tahun 2022, serapan anggaran Kemenko PMK berhasil mencapai 98,82 persen. Sementara per Juni 2023, Kemenko PMK telah menyerap Rp 78 miliar atau sekitar 30,78 persen dari total anggaran sebanyak Rp 253,5 miliar.
“Semoga di akhir tahun akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kami ajukan pagu indikatif beserta usulan tambahan sebesar Rp 437,99 miliar,” ujar Muhadjir. (*)
Menko PMK Muhadjir Effendy berbicara pada Kerja Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung DPR, Jum’at (9/6). Ikut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (*)