Terkait dengan rogram pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi salah satu prioritas, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 4 periode ini menyatakan, program ini menjadi titik kulminasi dari pembangunan manusia Indonesia.
“Semua yang kita lakukan sebelum mereka masuk ke dunia kerja akan percuma kalau pendidikan dan pelatihan vokasi ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Muhadjir.
Mantan Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini juga menunjukkan berbagai program yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Di antaranya program jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi tepat sasaran. Kemudian beberapa program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan pendidikan, serta perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni), kawasan lingkungan, dan sanitasi.
Berkenaan dengan serapa anggaran, Muhadjir menyampaikan, pada tahun 2022, serapan anggaran Kemenko PMK berhasil mencapai 98,82 persen. Sementara per Juni 2023, Kemenko PMK telah menyerap Rp 78 miliar atau sekitar 30,78 persen dari total anggaran sebanyak Rp 253,5 miliar.
“Semoga di akhir tahun akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara kami ajukan pagu indikatif beserta usulan tambahan sebesar Rp 437,99 miliar,” ujar Muhadjir. (*)
Menko PMK Muhadjir Effendy berbicara pada Kerja Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI di gedung DPR, Jum’at (9/6). Ikut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (*)
