“Lha kalau itu yang terjadi, maka sulit bagi pemerintah untuk bisa mengendalikan harga dan jumlah distribusi tersebut. Selain itu, juga tidak ada lagi distribusi,” tandas dia.
Lebih jauh Thony mengatakan distribusi komoditas akan dimenangkan oleh mereka yang mempunyai modal besar.
“Distribusi itu kelihatan normal, tapi ini kan distribusi berdasarkan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang akan menang. Kita sih inginnya sebuah distribusi yang memberikan pemerataan,” tegas dia.
AH Thony melihat ada banyak pelaku-pelaku UMKM yang dibentuk Pemkot Surabaya. Kalau sistem (monopoli oligopoli) ini dilestarikan, maka impossible UMKM-UMKM ini bisa berkembang.
Ditanya soal kabar Pemkot Surabaya diminta menertibkan pedagang buah di Pasar Tanjungsari? Thony menegaskan, agar tidak melakukan itu. Karena di sana sudah ada kegiatan ekonomi.
“Lha kalau di situ (Pasar Tanjungsari) tidak diperbolehkan, lalu mereka akan ditempatkan di mana? Kalau dimasukkan ke PISS, ya ini namanya pemkot jadi makelar atau bahasa kerennya diperalat. Akhirnya pemkot akan jadi bagian sistem (monopoli oligopoli) itu, ” katanya.
“Jadi, kalau masuknya pada kawasan itu (PISS) kan berarti secara tidak langsung aparat pemkot itu memfasilitasi terhadap munculnya sistem monopoli oligopoli, ” pungkasnya (Dji)
