Selasa, 18 Juni 2024
28 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKomisi A Usulkan Beri Peringatan RT, RW Dan LPMK Jika Melanggar Peraturan.

    Komisi A Usulkan Beri Peringatan RT, RW Dan LPMK Jika Melanggar Peraturan.

    SURABAYA (Warta Transparansi.com)- Komisi A DPRD Kota Surabaya menyambut baik langkah Wali kota Eri Cahyadi yang mengingatkan kepada seluruh Ketua RT, RW dan LPMK terpilih, untuk bekerja sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 112 Tahun 2022 dan tak lakukan pungli dalam memberikan layanan administrasi kepada masyarakat.

    Artinya, apabila ketua RT, RW dan LPMK bekerja tidak sesuai dengan peraturan-peraturan di dalam perwali itu, atau bahkan melakukan pungutan liar (Pungli) maka bisa dicopot jabatannya.

    Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono menyatakan, bahwa didalam Perwali 112 Tahun 2022 itu perlu diingat selain mengatur tentang pembentukan juga mengatur tentang pembinaan. Disampaikan Kamis (19-01-2023)

    Baca juga :  Wali Kota Serahkan Puluhan Hewan Kurban ke RPH untuk Warga Surabaya

    “Saya mendukung apa yg dilakukan oleh pak Wali Kota. Tentunya ini dalam sisi positifnya, bahwa untuk kebaikan,” katanya .

    Pria yang akrab disapa Buleks ini mengatatan, jangan sampai RT , RW dan LPMK bekerja keluar dari koridor Perwali. Apalagi sampai melakukan tindakan meminta-minta warga serta memasang tarif
    tanpa ada landasan hukum yang jelas.

    “Sebagai anggota komisi A tentunya bisa memahami apa yg disampaikan Wali Kota dengan membuat Surabaya ini lebih baik. Jadi apa yg dilakukan atau disampaikan wali kota ini, merupakan pengingat RT RW dan LPMK supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

    Buleks menuturkan, jabatan RT , RW dan LPMK ini dipilih masyarakat, jika kemudian kalau dicopot, Jelas akan memicu gesekan di antara masyarakat. Karena, mereka dianggap tokoh terbaik hingga yang bersangkutan bisa terpilih.

    Baca juga :  Salat di Taman Surya, Eri: Idul Adha Momentum Tingkatkan Jiwa Sosial

    “Dalam melakukan hal atau langkah-langkah yang salah, itu perlu ada tindakan-tindakan. Mungkin seperti ada yang namanya peringatan ke satu, peringatan kedua dan seterusnya,” katanya.

    Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, apa yang disampaikan oleh Pak Walikota ini hendaknya menjadi lecutan semangat melayani masyarakat sebagai bentuk pengabdian.

    “Mari bersama-sama kita buktikan, kita jaga dan kita menjadi orang sosial yang mengabdikan pada masyarakat tanpa embel-embel apapun. Karena insentif itu sudah diberikan,” katanya.

    Jika Walikota Surabaya menyampaikan seperti itu, karena adanya laporan-laporan yang mungkin sering terjadi. Budi mengingatkan, sebagai ketua RT, RW atau LPMK adalah jabatan sosial, hendaknya mempermudah urusan pelayanan masyarakat

    “Saya berharap bahwa tetap menjalani sebagai pelayan masyarakat. Jangan sampai ada kejadian, karena tidak memberikan kontribusi tidak ada Teken, ndak mau teken, ini juga tentu sebagai pengingat,” pungkasnya.(*)

    Reporter : Sumardji

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan