Rabu, 28 September 2022
31 C
Surabaya
More
    OpiniMenunggu Hasil Revisi PERPRES 191/2014

    Menunggu Hasil Revisi PERPRES 191/2014

    Oleh Dr. Muchamad Taufiq, S.H.,M.H., CLMA

    Tepatnya 17 hari pasca peringatan 17 Agustus 2022 HUT Kemerdekaan RI ke-77, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik. Pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi (03/09/2022).

    Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah opsi terakhir yang diambil sebagai solusi subsidi BBM dari APBN yang terus membengkak, tapi tidak tepat sasaran.

    Disisi lain masyarakat harap-harap cemas atas wacana pembatasan BBM yang muncul beberapa bulan terakhir. Konsusmsi BBM bersubsidi yang lebih banyak dinikmati masyarakat mampu dengan kendaraan pribadi meruapakan fenomena riil di lapangan. Sehingga kehadiran revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 akan menjawab detail tipe dan spesifikasi kendaraan apa saja yang dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi.

    Pada kondisi demikian, masyarakat perlu disadarkan atas makna sebuah peringatan kemerdekaan negaranya. Bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh atas perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan dan rakyat Indonesia.

    Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengalami pasang surut dan kondisi serta tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya.

    Bangsa Indonesia menanggapi dinamika itu dengan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dilandasi oleh jiwa , tekad dan semangat sehingga menjadi kuat yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak kenal menyerah merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

    Baca juga :  Jangan Ada Dusta Solar Nelayan

    Nilai-nilai perjuangan bangsa tersebut masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah terbukti keandalannya.

    Nilai-nilai inilah yang harus dipertahankan dan dilestarikan sehingga jargon “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat” benar-benar dapat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat. Kemerdakaan merupakan jembatan emas dalam membangun negeri. Maka kesungguhan pemerintah dalam mengantar pencapaian masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan luhur.

    Cita-cita mewujudkan tercapainya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah terus diikhtiarkan sampai kapanpun selama merah putih berkibar bebas diangkasa wilayah NKRI.
    Perlu diingat bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam UUD Negara RI Tahun 1945 selalu bersumber pada Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

    Makna usaha bersama dan makna kekeluargaan adalah ciri khas bangsa Indonesia yang berujung pada semangat gotong royong. Ruh gotong royong inilah yang wajib dipegang erat oleh semua komponen bangsa terutama para penyelenggara negara yang mejadi teladan bagi rakyatnya.

    Sepanjang nilai-nilai luhur seperti nilai religius/keagamaan, nilai gotong royong, nilai musyawarah dan nilai keadilan yang merupakan warisan nilai kebangsaan menjadi guiden moral maka segala keputusan yang ditelurkan dapat dipastikan akan melindungi segenap bangsa Indonesia.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Titik menariknya Perpres No.141/2014 adalah berkaitan dengan boleh atau tidaknya spesifikasi kendaraan 2000 cc keatas mengonsumsi pertalite, apalagi wacana pembatasan itu semakin hari mendekati spesifikasi kendaraan 1400/ 1500 cc. Pembatasan spesifikasi itu pasti menimbulkan efek perekonomian di masyarakat meskipun disisi lain pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan telah menyiapkan tambahan bantalan social sebesar Rp 24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran.

    Rencana kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengalihan subsidi BBM itu harus mendapatkan jaminan berkaitan dengan “tepat sasaran” khususnya pada tataran implementasi di lapangan. Setidaknya terdapat beberapa hal pokok jika berkaitan dengan istilah tepat sasaran bagi program pemerintah yaitu : 1) kepastian, 2) keadilan, dan 3) Manfaat.
    Berbicara aspek kepastian maka semua regulasi terkait pengalihan subsidi BBM harus jelas dan tidak multi tafsir, terintegrasi regulasinya, saling menguatkan normanya dan tidak tumpeng tindih eksistensinya.

    Sehingga apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat dapat terlaksana sama maksudnya pada tataran pemerintah provinsi hingga pemerintahan desa/ kelurahan bahkan sampai tingkat RT. Hal ini menjadi penting karena yang akan sangat merasakan dampaknya adalah masyarakat calon penerima bantuan.

    Tentunya kevalidan data penerima BLT harus linier seiring dengan kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah. Karena kendala dilapangan yang sering terjadi adalah ketika sasaran itu tidak tepat, jawaban semua pihak hanyalah menyerah karena data tertulis berbeda dengan fakta di lapangan.

    Baca juga :  Puan Lawan Ganjar: Senjakala PDIP

    Aspek keadilan yang harus dijaga adalah siapa yang berhak menerima atau tidak berhak menerima. Perkembangan tingkat perekonomian masyarakat sangat cepat pada kondisi demikian. Terkadang data tersaji sudah berbeda seiring dengan waktu. Maka pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang didukung regulasi untuk menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan data dan kenyataan di lapangan saat itu. Sehingga aspek keadilan ini dapat terpenuhi.

    Sementara aspek manfaat adalah puncak target dari setiap program pemerintah. Manfaatnya harus bisa dirasakan oleh pihak yang sesuai dengan amanat “sasaran”. Maka aspek manfaat ini tentunya untuk masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan berdasarkan keadilan.

    Jika demikian kita menjadi ingat terdapat 3 karakter yang harus dihindari oleh bangsa Indonesia yang pernah mengalami masa penjajahan cukup lama yaitu : 1) minder, 2) suka menerobos, dan 3) hipokrit. Kita harus mampu menghindari dengan sekuat tenaga 3 karakter diatas. Mari membiasakan diri berani menyampaikan sesuatu apa adanya berdasar kebenaran data tanpa harus malu.

    Menyadarkan diri kita untuk tertib dan disiplin terhadap sesuatu bukan karena terpaksa atau dipaksa. Wajib bagi kita untuk membiasakan diri menyatukan kata dan perbuatan. Budaya luhur bangsa kita adalah luar biasa. (*)

    *) Penulis adalah Dosen ITB Widya Gama Lumajang

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan