Jumat, 12 Agustus 2022
29.4 C
Surabaya
More
    Jawa TimurBlitarPelayanan Informasi Publik Harus Berpedoman dengan 6 Asas

    Pelayanan Informasi Publik Harus Berpedoman dengan 6 Asas

    BLITAR (WartaTransparansi.com) – Kegiatan badan publik dalam memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat, harus berpedoman dengan 6 Asas.

    Demikian disampaikan
    Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Blitar, Mashudi saat memberikan pengarahan Sosialisasi (Penyegaran dan Penguatan) PPID dan Bimbingan Teknis Pengaduan Online SP4N LAPOR, Selasa (2/8/2022)

    Menurut Mashudi,
    salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

    “Dalam melaksanakan pelayanan informasi, ada 6 (enam) azas yang harus kita pedomani, yaitu transpasarnsi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan. Enam asas ini menjadi landasan bagi setiap badan publik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi,” kata Mashudi.

    Mashudi menambahkan, dewasa ini adalah era keterbukaan informasi. Di era ini masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang menjadi dasar bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus mampu untuk menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat.

    “Pemerintahan yang baik atau lebih sering di kenal dengan good governance, merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukan hasil prestasi dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam tata pemerintahan yang baik disamping adanya pemerintahan yang baik, dibutuhkan juga masyarakat yang memahami dan mengerti bagaimana seharusnya pengelolaan terhadap informasi yang diberikan,” ujarnya diplomatis.

    Mashudi menegaskan, pemerintah memberikan transparansi terhadap semua kegiatan dan programnya. Disamping itu, pembentukan PPID dalam mengawasi jalannya transparansi merupakan salah satu konsekuensi dan alternatif, guna mensukseskan dan mewujudkan kepemerintahan yang baik pada masa mendatang.

    “Mewakili Pak Sekda, saya mendorong agar hasil dari Bimtek ini dapat dilaksanakan di OPD nya masing-masing. Bersama kita wujudkan tata pemerintahan Kabupaten Blitar yang lebih baik menuju Maju Bersama Sejahtera Bersama,” tandas Mashudi. (*)

    Reporter : Nuriyah Maslahah

    Penulis :

    Editor:

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan