Bagaimana pun juga menurut Surokim, partai-partai sekarang adalah bagian dari partai pemerintah. Tentu punya plus minus dalam konteks, konfigurasi dan relasi partai pemerintah. Bisa saja PDIP dan Gerindra tidak terpancing dan tetap menunggu last minutes hingga batas akhir pendaftaran calon.
Namun pembentukan koalisi ini jelas akan memberi tekanan, khususnya di jajaran partai-partai pemerintah. Kekompakan partai pemerintah jelas akan terganggu. “Makanya saya sebut langkah ini juga berisiko jika kemudian PDIP mempersiapkan koalisi diam-dam dan meninggalkan ketiganya. Sikap PDIP jelas akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi koalisi ini. Peluang koalisi ini menjadi permanen juga relatif belum teruji. Tetapi setidaknya ketiganya berani tampil diawal sebagai inisiator dan motor penggerak koalisi, patut diapresiasi untuk mencairkan kebekuan pencalonan pilpres. Paling tidak, terbentuknya kolisi ini akan memecah kebuntuhan dalam membahas pasangan calon dan bisa mempercepat partai-partai untuk saling merapat ikut menentukan koalisi,” ungkapnya.
Apakah koalisi ini bisa permanen hingga di daerah, menurut Surokim, rasanya cukup sulit untuk bisa menjawab saat ini. Karena juga amat tergantung pada variabel raihan hasil pileg dan pilpres pada Februari 2024 meendatang. Jika koalisi ini bisa menang maka potensi untuk bisa permanen ke daerah akan cukup besar. Demikian juga sebaliknya jika kalah maka potensi pecah kongsi juga besar.
Dalam konteks Jatim, apakah koalisi ini akan mengambil Khofifah sebagai calon dalam pilgub jatim 2024? Menurutnya, semua masih akan tergantung pada hasil pileg dan pilpres 2024. Semua masih dinamis dan bisa berubah dan test case awal akan dimulai dari kontestasi pilpres. (sr/min)
