Pipanisasi itu diharapkan tuntas pada Juni nanti sekaligus penyerahan kunci kepada pengungsi yang mendapat jatah sesuai dengan data Pemkab Lumajang. Penyerahan rumah itu serentak usai lebaran nanti.
Peresmian pembangunan Huntara ini dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Februari 2022 lalu. Khofifah hadir didampingi Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Ketua Kwarda Pramuka Jatim H. Arum Sabil.
Seperti dilaporkan sebelumnya, dengan terbitnya surat keputusan Bupati dan Peraturan Bupati tentang lokasi, penyelenggara dan pembagian lokasi Hunian sementara (Huntara) ada 70 lembaga pemberi bantuan yang terdaftar siap membangun Huntara.
Namun progres dari tim Huntara pemkab Lumajang, hingga 6 Februari 2022 lalu yang melakukan konfirmasi 39 pemberi bantuan, sedangkan yang melakukan proses pembangunan 18 pemberi bantuan. Di dalamnya PMI Lumajang, NU, PMI Surabaya, PMI Malang dan lain lain.
Hingga 6 Februari 2022, baru ada 18 lembaga pemberi bantuan yang sudah melaksanakan proses pembangunan Huntara, tahap pertama,” ujar Ketua tim pembangunan Huntara Pemkab Lumajang Nugroho Dwi Atmoko.
Seperti yang tertuang dalam peraturan Bupati Lumajang, di lokasi Huntara seluas 81,55 hektare yang semula kawasan hutan, memang diratakan dan menjadi lokasi pembangunan Huntara tahap pertama sebanyak 590 unit. Sesuai peraturan bupati nomor 1/2022 tentang penyelenggaraan Huntara, per KK menerima lahan 10×14 meter persegi. Luas Huntara 6 x 4,8 meter. Dengan spesifikasi teknis dalam Huntara ada satu kamar tidur ukuran 3×2,4 meter, kamar mandi 1,5×1,5 meter, ruang serba guna dan teras.
Kriteria Huntara juga ditentukan dalam peraturan bupati itu, antara lain harus melindungi dari potensi bencana angin, air, memenuhi aspek kesehatan, ramah terhadap kaum rentan, konsep rumah tumbuh, dan Huntara itu paling sedikit bisa bertahan 3 tahun.
Penyintas yang menghuni hunian sementara itu antara lain dari dusun Kamar Kajang, Kebondeli Utara, Kebondeli Selatan, dan dusun Kajar Kuning Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro.
Penanganan pasca erupsi Gunung Semeru memang sudah dilakukan oleh Pemkab Lumajang dengan beberapa tahap. Setelah tahap tanggap darurat yang berakhir 24 Desember 2021 lalu, kemudian berlanjut ke masa pemulihan selama tiga bulan. Dan, saat ini dengan berbagai pertimbangan dilakukan penambahan waktu tahap pemulihan selama tiga bulan ke depan selama 90 hari.
Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari sebelumnya menginfomasikan rumah rusak tersebar di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dengan kategori rusak berat 505 unit, sedangkan di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, rumah rusak berat 85 unit dan rusak berat 437 unit. “Pemerintah daerah kemudian melakukan relokasi huntara warga terdampak,” tutur Abdul.
Posko menginformasikan, dinas terkait membersihkan lahan area lokasi di Desa Sumbermujur harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembersihan lahan masih berlangsung di Desa Sumbermujur.
Seperti diketahui, Gunung Semeru meletus pada 4 Desember 2021 dan mengeluarkan awan panas guguran (APG) mengarah ke Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo. Sebanyak 2.004 jiwa menjalani rawat jalan akibat luka uang dialaminya di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Lumajang.
Sambil menunggu selesainya Huntara-Huntap, para pengungsi masih ditampung di tempat pengungsian. Bahkan, saat memasuki bulan Ramadan Tahun 1443 Hijriyah, para pengungsi yang berada di posko pengungsian Balai Desa Penanggal maupun yang di Lapangan Penanggal Candipuro menjalani ibadah puasa berbeda dengan tahun sebelumnya.
Dapur umum PMI kabupaten Lumajang yang berada di halaman samping Balai Desa Penanggal, melayani para pengungsi sehingga untuk keperluan makan sahur dan buka puasa pada bulan Ramadan. “Setiap kali makan sahur dan buka puasa, kita siapkan masing- masing 250 nasi bungkus.Menunya disesuaikan dengan suasana buka puasa dan makan sahur”, terang Nur Hadi Santoso, SH wakil sekretaris PMI kabupaten Lumajang, Senin (4/4/2022).
Nur Hadi menambahkan,dapur umum PMI Kabupaten Lumajang akan terus melayani kebutuhan makan para pengungsi, selama mereka belum menempati relokasi huntara maupun huntap. (tim)
