SETELAH berakhirnya masa transisi Darurat ke Pemulihan 25 Maret 2022 lalu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Mml kembali mengeluarkan surat keputusan (SK) baru untuk memperpanjang masa pemulihan hingga 90 hari ke depan.
Pasalnya, situasi di lapangan terkait gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok masyarakat korban awan panas guguran (APG) Gunung Semeru masih berlangsung. Termasuk belum selesainya pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) yang memasuki tahap finishing.
Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan mereka. Dengan pertimbangan itulah, terbitlah SK Bupati Lumajang nomor 200 tahun 2022.
Isinya tentang perpanjangan 90 hari, status Transisi Darurat ke Pemulihan. Terhitung tanggal 25 Maret hingga 22 Juni 2022. “Perpanjangan status itu bisa diperpanjang atau diberhentikan, sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi”, tulis Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Mml dalam surat keputusannya.
Di dalam SK Bupati Lumajang itu, juga menugaskan kepala pelaksana BPBD untuk mengambil langkah koordinasi dengan OPD di Pemkab Lumajang. Mempersiapkan segala potensi yang ada, termasuk meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha ikut serta mendorong pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak.
Wakil Bupati Lumajang Ir.Indah Amperawati, MSi menambahkan pembangunan hunian sementara (huntara) tahap pertama di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro sudah hampir rampung dan siap dihuni sekitar 200 unit. Tahap kedua akan segera dimulai. “Semoga sebagian pengungsi segera bisa menempati relokasi di huntara maupun di huntap”, ujar bunda Indah sapaan akrabnya.
Di lapangan, penggarapan huntara untuk pengungsi korban awan panas guguran (APG) sudah mencapai 80 persen dari target. Pengurus PMI Jatim seperti Sekretaris Drs. Dwi Suyanto, MM dan Ketua Bidang Bencana Dr. Ir. Eddy Indrayana sempat meninjau lokasi huntara dan huntap tersebut. Demikian juga Wakil Ketua PMI Kota Surabaya Ir.Tri Siswanto, MM yang melihat pembangunan Huntara hasil sumbangan mereka untuk pengungsi Semeru.
Dia didampingi Ketua Bidang Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya PMI Surabaya, Drs Eko Hariyanto, MM, Tri Siswanto melihat 10 rumah yang disumbang oleh para donatur yang dikoordinir PMI Surabaya.
“Rumah Huntara dari PMI Kota Surabaya sudah berdiri cukup kokoh dengan bahan yang sudah kita tentukan yang kemudia dibangun di lokasi huntara. Jika melihat bentuknya sangat layak menjadi rumah hunian minimalis bagi pengungsi yang menempati. Ada ruang tamu, kamar tidur, toilet, dapur untuk memasak hingga saptitank,” ujar Eko kepada Gelora PMI Jatim.
Menurut Tri Siswanto, Wakil Ketua PMI Surabaya, pihaknya sejak terjadinya erupsi Gunung Semeru hingga saat ini memasuki masa pemulihan sudah menyalurkan sumbangan yang diberikan oleh para donatur di Surabaya. Baik berupa sembago, kesehatan, tenda-tenda khusus baik bencana di Lumajang maupun Kabupaten Malang hingga untuk Huntara. “PMI Surabaya selama ini memang tidak punya banyak uang. Tetapi, kita punya beberapa pengusaha yang merupakan pengurus Dewan Kehormatan PMI Surabaya. Beliau-lah yang memberikan sumbangan,” jelasnya.
Sebanyak 10 rumah Huntara yang dibangun oleh PMI Surabaya berlokasi di blok depan yang cukup strategis. Karena posisinya berada di depan dekat jalan. “Anggaran yang dibutuhkan untuk setiap rumah Rp 23 juta. Diharapkan setelah lebaran nanti segera diserah-terimakan kepada pengungsi yang berhak menempati,” bebernya.
Wakil Sekretaris yang juga Kepala Markas PMI Jatim Drs.Dwi Suyanto, MM mengakui bahwa hingga kini pengerjaan Huntara dalam tahap akhir. Itu bersamaan dengan Huntap yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang mendapat tugas untuk menyediakan bagi pengungsi.
Khusus untuk Huntara merupakan bantuan dari para donatur terdiri stakeholder, Non Goverment Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga relawan yang sebelumnya sudah mengajukan diri untuk membantu. Termasuk PMI. Karena bentuknya bantuan sehingga para donatur diberikan jatah menempel logo di rumah yang disumbangnya. Selum dimanfaatkan, PMI mendapat tugas untuk membuat saluran air bersih yang sangat vital bagi penghuni masing-masing Huntara dan Huntap tersebut.
Pipanisasi itu diharapkan tuntas pada Juni nanti sekaligus penyerahan kunci kepada pengungsi yang mendapat jatah sesuai dengan data Pemkab Lumajang. Penyerahan rumah itu serentak usai lebaran nanti.
Peresmian pembangunan Huntara ini dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Februari 2022 lalu. Khofifah hadir didampingi Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Ketua Kwarda Pramuka Jatim H. Arum Sabil.
Seperti dilaporkan sebelumnya, dengan terbitnya surat keputusan Bupati dan Peraturan Bupati tentang lokasi, penyelenggara dan pembagian lokasi Hunian sementara (Huntara) ada 70 lembaga pemberi bantuan yang terdaftar siap membangun Huntara.
Namun progres dari tim Huntara pemkab Lumajang, hingga 6 Februari 2022 lalu yang melakukan konfirmasi 39 pemberi bantuan, sedangkan yang melakukan proses pembangunan 18 pemberi bantuan. Di dalamnya PMI Lumajang, NU, PMI Surabaya, PMI Malang dan lain lain.
Hingga 6 Februari 2022, baru ada 18 lembaga pemberi bantuan yang sudah melaksanakan proses pembangunan Huntara, tahap pertama,” ujar Ketua tim pembangunan Huntara Pemkab Lumajang Nugroho Dwi Atmoko.
Seperti yang tertuang dalam peraturan Bupati Lumajang, di lokasi Huntara seluas 81,55 hektare yang semula kawasan hutan, memang diratakan dan menjadi lokasi pembangunan Huntara tahap pertama sebanyak 590 unit. Sesuai peraturan bupati nomor 1/2022 tentang penyelenggaraan Huntara, per KK menerima lahan 10×14 meter persegi. Luas Huntara 6 x 4,8 meter. Dengan spesifikasi teknis dalam Huntara ada satu kamar tidur ukuran 3×2,4 meter, kamar mandi 1,5×1,5 meter, ruang serba guna dan teras.
Kriteria Huntara juga ditentukan dalam peraturan bupati itu, antara lain harus melindungi dari potensi bencana angin, air, memenuhi aspek kesehatan, ramah terhadap kaum rentan, konsep rumah tumbuh, dan Huntara itu paling sedikit bisa bertahan 3 tahun.
Penyintas yang menghuni hunian sementara itu antara lain dari dusun Kamar Kajang, Kebondeli Utara, Kebondeli Selatan, dan dusun Kajar Kuning Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro.
Penanganan pasca erupsi Gunung Semeru memang sudah dilakukan oleh Pemkab Lumajang dengan beberapa tahap. Setelah tahap tanggap darurat yang berakhir 24 Desember 2021 lalu, kemudian berlanjut ke masa pemulihan selama tiga bulan. Dan, saat ini dengan berbagai pertimbangan dilakukan penambahan waktu tahap pemulihan selama tiga bulan ke depan selama 90 hari.
Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari sebelumnya menginfomasikan rumah rusak tersebar di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, dengan kategori rusak berat 505 unit, sedangkan di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, rumah rusak berat 85 unit dan rusak berat 437 unit. “Pemerintah daerah kemudian melakukan relokasi huntara warga terdampak,” tutur Abdul.
Posko menginformasikan, dinas terkait membersihkan lahan area lokasi di Desa Sumbermujur harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembersihan lahan masih berlangsung di Desa Sumbermujur.
Seperti diketahui, Gunung Semeru meletus pada 4 Desember 2021 dan mengeluarkan awan panas guguran (APG) mengarah ke Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo. Sebanyak 2.004 jiwa menjalani rawat jalan akibat luka uang dialaminya di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Lumajang.
Sambil menunggu selesainya Huntara-Huntap, para pengungsi masih ditampung di tempat pengungsian. Bahkan, saat memasuki bulan Ramadan Tahun 1443 Hijriyah, para pengungsi yang berada di posko pengungsian Balai Desa Penanggal maupun yang di Lapangan Penanggal Candipuro menjalani ibadah puasa berbeda dengan tahun sebelumnya.
Dapur umum PMI kabupaten Lumajang yang berada di halaman samping Balai Desa Penanggal, melayani para pengungsi sehingga untuk keperluan makan sahur dan buka puasa pada bulan Ramadan. “Setiap kali makan sahur dan buka puasa, kita siapkan masing- masing 250 nasi bungkus.Menunya disesuaikan dengan suasana buka puasa dan makan sahur”, terang Nur Hadi Santoso, SH wakil sekretaris PMI kabupaten Lumajang, Senin (4/4/2022).
Nur Hadi menambahkan,dapur umum PMI Kabupaten Lumajang akan terus melayani kebutuhan makan para pengungsi, selama mereka belum menempati relokasi huntara maupun huntap. (tim)