“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena Covid-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” tegas Puan.
Pada Kamis (15/7/2021), Indonesia masih mencatat 56.757 kasus baru Covid-19 dalam sehari dan tercatat 982 pasien meninggal karena wabah ini.
Tren lonjakan kasus baru ini terus membukukan rekor sepanjang Juli 2021, bukan susut malah meningkat.
Sebelumnya, Puan juga mengatakan, DPR RI mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19, salah satunya dengan mengambil bagian serta tanggung jawab bersama untuk menjalankan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama.
Itu disampaikan Puan dalam pidato Penutupan Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2020-2021 pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021).
“DPR mengapresiasi seluruh pihak yang tidak kenal lelah menangani pandemi Covid-19, khususnya seluruh tenaga kesehatan dan aparat negara yang berada di lapangan, berjuang di garda terdepan selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia,” katanya.
Ia menyampaikan, DPR melalui beragam alat kelengkapannya pun terus menjalankan fungsi pengawasan atas beragam persoalan yang mencuat di masyarakat. Diantaranya mendorong percepatan vaksinasi dan penanganan pasien Covid-19 baik di rumah sakit maupun di Wisma Atlet.
Selanjutnya, komisi-komisi DPR melalui rapat-rapat telah melakukan fungsi pengawasan atas berbagai permasalahan termasuk penimbunan oksigen dan harga obat Covid yang terlalu tinggi di beberapa wilayah serta evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian.
“DPR juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali yang kemudian diperluas ke beberapa daerah sejak 12 Juli 2021,” sambung Puan. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap melakukan pula upaya antisipasi dan mitigasi lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.
Kendati ketidakpastian pandemi covid-19 masih tinggi, Puan meminta kebijakan fiskal APBN 2021 untuk mengantisipasi penanganan pandemi dan dampaknya melalui penguatan pelayanan kesehatan, perluasan dan penguatan perlindungan sosial, serta menjaga, melindungi, dan mempertahankan UMKM dan Usaha Mikro agar dapat menjalankan usahanya.
“Pimpinan DPR mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menyelamatkan Bangsa dan Negara dalam perang menghadapi pandemi Covid-19. Menyatukan seluruh energi bangsa untuk dapat mengatasi pandemi Covid-19,” tandas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. ***
