Minggu, 1 Agustus 2021
31 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanPemerintah Harus Imbangi Solidaritas Rakyat, Buktikan PPKM Darurat Mampu Tekan Covid

    Pemerintah Harus Imbangi Solidaritas Rakyat, Buktikan PPKM Darurat Mampu Tekan Covid

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah mengimbangi solidaritas rakyat lewat pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam menekan angka kasus baru dan kematian karena Covid-19.

    Puan mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan dalam aneka wujud, dari dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan.

    “Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” ujar Puan melalui rilis, Jumat (16/7/2021).

    Ia mengingatkan, PPKM Darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus Covid-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah.

    Puan juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena Covid-19.

    Menurutnya, inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine, patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

    Baca juga :  Wakil Ketua Komisi Vlll DPR: Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

    “Jangan dipersulit, jangan diperumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

    Penanganan masalah kesehatan merupakan penentu untuk langkah selanjutnya Bangsa ini, termasuk di sisi ekonomi

    “Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama,” kata Puan.

    Ia mendorong agar program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pasca-pandemi.

    Sebagaimana laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

    “Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena Covid-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” tegas Puan.

    Pada Kamis (15/7/2021), Indonesia masih mencatat 56.757 kasus baru Covid-19 dalam sehari dan tercatat 982 pasien meninggal karena wabah ini.

    Tren lonjakan kasus baru ini terus membukukan rekor sepanjang Juli 2021, bukan susut malah meningkat.

    Baca juga :  MUI Diharapkan Lebih Berperan Mengedukasi Umat

    Sebelumnya, Puan juga mengatakan, DPR RI mengajak semua komponen dan anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi di tengah lonjakan kasus Covid-19, salah satunya dengan mengambil bagian serta tanggung jawab bersama untuk menjalankan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama.

    Itu disampaikan Puan dalam pidato Penutupan Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2020-2021 pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

    “DPR mengapresiasi seluruh pihak yang tidak kenal lelah menangani pandemi Covid-19, khususnya seluruh tenaga kesehatan dan aparat negara yang berada di lapangan, berjuang di garda terdepan selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia,” katanya.

    Ia menyampaikan, DPR melalui beragam alat kelengkapannya pun terus menjalankan fungsi pengawasan atas beragam persoalan yang mencuat di masyarakat. Diantaranya mendorong percepatan vaksinasi dan penanganan pasien Covid-19 baik di rumah sakit maupun di Wisma Atlet.

    Selanjutnya, komisi-komisi DPR melalui rapat-rapat telah melakukan fungsi pengawasan atas berbagai permasalahan termasuk penimbunan oksigen dan harga obat Covid yang terlalu tinggi di beberapa wilayah serta evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan dampaknya bagi perekonomian.

    Baca juga :  Setelah Dikritisi DPRD, Gubernur Mendadak Isi Jabatan Lowong

    “DPR juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali yang kemudian diperluas ke beberapa daerah sejak 12 Juli 2021,” sambung Puan. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap melakukan pula upaya antisipasi dan mitigasi lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.

    Kendati ketidakpastian pandemi covid-19 masih tinggi, Puan meminta kebijakan fiskal APBN 2021 untuk mengantisipasi penanganan pandemi dan dampaknya melalui penguatan pelayanan kesehatan, perluasan dan penguatan perlindungan sosial, serta menjaga, melindungi, dan mempertahankan UMKM dan Usaha Mikro agar dapat menjalankan usahanya.

    “Pimpinan DPR mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menyelamatkan Bangsa dan Negara  dalam perang menghadapi pandemi Covid-19. Menyatukan seluruh energi bangsa untuk dapat mengatasi pandemi Covid-19,” tandas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan