Kamis, 23 September 2021
32 C
Surabaya
More
    OpiniTajukAhli Pers Kebutuhan Memurnikan Informasi Sehat
    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Ahli Pers Kebutuhan Memurnikan Informasi Sehat

     

    Ketua Dewan Pers Prof Muhammad Nuh ketika menyampaikan materi “Upaya dan Strategi Dewan Pers Menjaga Kemerdekaan Pers”, Kamis (10/6/2021), menekankan bahwa kedepan sudah masuk pada era ekosistem digital.

    Namun pertanyaan besar bahwa hingga saat ini belum ada jaminan menjaga kualitas produk media pers, sudah mampu menyeimbangkan “logika, etika, dan estetika”. Apalagi produk bukan media pers dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet menyebarluaskan berbagai informasi dengan kebenaran dan keadilan masih diragukan.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo, Jumat malam (11/6/2011) saat  menyampaikan materi pada penyegaran dan pelatihan ahli pers Dewan Pers di Solo, menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan berpendapat, berbicara dan menyampaikan aspirasi pada dewasa ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Bahkan meresahkan.

    Mengapa? 270 juta penduduk Indonesia bisa jadi wartawan dadakan. Kalau berita atau informasi itu benar dan bagus, bisa membantu menyebarkan informasi bermanfaat ke masyarakat. Tetapi kalau hoax dan rekayasa, jelas sangat membahayakan. Inilah hal yang sangat memprihatinkan dan meresahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Baca juga :  Soekano, Megawati, Puan dalam Keajaiban dan Kalkulasi Politik

    Keprihatinan menghadapi tantangan
    kedepan itulah ahli pers sangat dibutuhkan memberikan pernyataan keahliannya untuk memurnikan informasi yang sehat.

    Sebab, kebebasan informasi, karya jurnalistik akan
    beradu dengan para penggiat media sosial. Mengingat sekarang setiap orang bisa menjadi wartawan dan menyebarluaskan informasi setiap saat. Sama dengan kinerja wartawan.

    Diketahui, Dewan Pers menggelar
    “Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers Dewan Pers tahun 2021”, 10-13 Juni 2021, di Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah.

    Salah satu keprihatinan dan keresahan sangat mendalam, dimana pada saat bangsa dan negara menghadapi masa pandemi masih ada 1.402 informasi hoax terkait Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

    Dalam hal meningkatkan literasi dan filter hoax, sangat membutuhkan pers yang sehat dan berimbang serta akurat. Dan ahli pers dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan negara memurnikan informasi yang begitu cepat dan terbuka.

    Baca juga :  BTPKLW Kecerdasan Pemerintah Memotivasi Kebangkitan Ekonomi

    Memurnikan informasi sehat, informasi produk media pers, sesungguhnya bagi insan pers. Apalagi ahli pers semata-mata menjaga amanat pertimbangan pada Undang Undang 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa:

    Pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

    Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

    Ketiga, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

    Baca juga :  Tiga Fokus PMI Jatim Perkuat Kehidupan Normal Baru

    Keempat, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

    Kelima, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

    Memurnikan informasi sehat sebagai hak asasi manusia, tentu saja ahli pers berpegang teguh untuk menjaga
    keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Inilah bagian perjuangan kebangsaan yang harus terus menerus diperjuangkan oleh insan pers yang mendapat amanat sebagai ahli pers, untuk memurnikan informasi yang sehat dengan harapan besar mencerdaskan 270 juta anak bangsa, bukan menjerumuskan masyarakat. Apalagi membelokkan informasi untuk menciptakan kegaduhan dan kerusahan.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan