Kamis, 23 September 2021
32 C
Surabaya
More
    OpiniPembatalan Keberangkatan Haji 2021/1442, Hikmah Atau Musibah

    Pembatalan Keberangkatan Haji 2021/1442, Hikmah Atau Musibah

    Oleh: HS. Makin Rahmat

    SEBELUM Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas, resmi membatalkan ibadah haji 1442/ 2021, sesuai Keputusan Menag (KMA) No. 660/2021, banyak Jemaah yang gagal berangkat pada tahun 2020 menanyakan kepastian keberangakatan haji 2021 dalam penantian panjang.

    “Apakah, kami harus tertunda lagi untuk memenuhi panggilan Allah?” tanyalah dengan nada pasrah. Memang terlihat wajah mereka bukan sekedar pasrah, tapi ada bulir-bulir putus asa, karena belitan usia yang kian renta.

    Sebagai pembimbing umroh dan haji, tentu hanya bisa menasehati untuk bersabar. Karena kunci utama dari ibadah adalah sabar. Karena urusan haji, umur dan kematian bukan kita yang menentukan. Semua atas kehendak Ilahi.

    Lantas timbul pertanyaan dari benak saya sendiri, apakah keputusan pembatalan hasil kesepakatan pada rapat kerja Kemenag dan Komisi VIII DPR RI pada 2 Juni 2021, dapat mengurai benang kusut yang terus menghantui kebobrokan dari manajemen haji.

    Saya sendiri tetap khusnudlon (berprasangka baik), kebijakan pemerintah melalui Kemenag tentu melalui berbagai pertimbangan. Suara sumbang dan terkesan mengadili dari pengamat, politisi, elit parpol sengaja menggoreng pembatalan keberangkatan haji 2021 sebagai komoditi dan primadona untuk menyudutkan rezim Jokowi.

    Pernyataan Menag, pembatalan keberangkatan haji berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia (WNI), baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Artinya, menutup peluang adanya kebijakan khusus, bagi WNI menempuh haji secara khusus atau melalui jalur diplomatik.

    Secara transparan, Menag juga melaporkan Jemaah sejumlah 196.865 jemaah haji reguler dan 15.084 jemaah haji khusus sudah melakukan pelunasan. Hingga terkumpul dana setoran awal dan setoran lunas sebesar US$120,6 juta.

    Muncul polemik, bahwa pembatalan Jemaah haji 2021 karena pemerintah masih punya utang kepada kerajaan Saudi Arabia. Tudingan lain, setoran dari Jemaah haji regular dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur hingga ludes. Benarkah tudingan tersebut? Apa bukan sekedar isu murahan dan Hoaks untuk memancing di air keruh? Wallahu a’lam bish-showab.

    Tanpa mengurangi arti argumen dan pendapat para ahli seputar haji atau menganggap dirinya pakar, saya yang ditakdirkan bisa berangkat haji hingga empat kali dan lima tahun terakhir mendampingi jamaah umroh rutin hampir tiap bulan, kurang elok kalau bombardir dan membabi buta, hanya didasari tidak suka, sentimen dan memunculkan data yang kurang valid.

    Sebagai wartawan, aktif menulis seputar haji, terpanggil ikut mengontrol buruknya pelayanan terhadap para tamu Allah dan Rasulullah. Saya juga merasakan sendiri masih banyak pejabat di Kemenag hingga di daerah yang punya komitmen dan ikhlas untuk mengabdi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji.

    Jujur, sebelum Menag mengumunkan pembatalan keberangkatan haji, suara nyaring dari gedung rakyat begitu dahsyat. Seperti ‘menghakimi’ Kemenag sebagai lembaga kementerian yang bobrok, dengan keputusan sangat gegabah.

    Setidaknya, informasi yang menyeruak ke permukaan mulai terjawab. Pertama, beredar informasi pembatalan keberangkatan ibadah Haji 2021/1442 H akibat Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Kemenag dan DPR RI membantah. “Itu ternyata berita bohong. Tidak benar sama sekali,” kata Menag di konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

    Kedua, pancingan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota dan termasuk Negara yang gagal dalam penanganan Covid-19, juga akhirnya mencair. Surat resmi dari Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Ahmed Bin Abid Althaqafi, kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, intinya membantah pernyataan Indonesia tidak mendapatkan kuota. Menurut Essam, Arab Saudi sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan terkait kuota ibadah haji.

    Terlepas dari pro-kontra dan problem yang terjadi, saya bisa memberikan gambaran sekilas, tentang ikhtiar luar biasa dari Kemenag. Setidaknya, dengan kebijakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan ibadah haji, pada pelaksanaan tahun 2019, saya merasakan ada kemajuan.
    Faktanya, rangkaian pelaksanaan Ibadah Haji hingga saat ini tetap berjalan baik. Sebagai penyempurna rukun Islam, pelayanan terus meningkat, diikuti berbagai masalah dan problem yang menjadi sorotan.

    Mengapa hal itu terjadi? Jujur, hanya dari sektor haji ada penerimaan uang Rp 137 triliun dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), lembaga mana yang bisa terkumpul anggaran sebesar itu? Kalau bukan dari Manajemen dan Penyelenggaraan Haji. Tentu mengelolah uang ratusan trilunan rupiah berpotensi terjadi penyimpangan.

    Pernyataan dari pengamat dan politisi jangan asal bunyi (asbun), mensikapi pelaksanaan ibadah haji yang multi kompleks. Ini tantangan, maka sebelum pelaksanaan haji, perlu dievaluasi dan menjadi bagian tugas Kemenag, selaras dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2019, tentang Haji dimana berisi teknis pelaksanaan Haji-Umrah untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi.

    Dari sinilah, Pelaksanaan Haji sebagai tugas nasional dengan harapan semua komponen bisa menyukseskan proses dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi, bersifat global dengan melibatkan semua unsur, pemerintah dan masyarakat yaitu stokeholder dengan leader oleh Kemenag.

    Dulu, ketika haji dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan Syech (Muasasah) ditunjuk Saudi Arabia. Sehingga, dalam penyelenggaraan haji dengan bekal begitu kompleks. Seorang jamaah yang berangkat selain bekal materi, ilmu haji dan merasa menjadi panggilan. Siap mati. Labbaik Allahumma Labbaik.

    Kondisi saat ini, yang menjadi pemikiran dalam melaksanaan rukun Islam kelima, tentang lokasi hotel dekat atau jauh dengan Haromain (Mekah-Madinah), pelayanan sarana transportasi selama dalam ibadah, akomodasi dan katering harus sesuai dengan rasa Indonesia.

    Begitu pula mengenai petugas, seharusnya sesuai standard dan kompetensi yang dibutuhkan. Sangat setuju dengan Sertifikasi Pembimbing Haji, sebagai bekal dan komitmen Lillahita’allah selaku pembimbing dalam memberikan pelayanan tamu-tamu Allah (Dloifullah).

    Bagaimana dengan kicauan, BPIH Indonesia paling mahal, termasuk di kawasan Asean. Contoh, perbandingan Malaysia dan Indonesia. Tahun 2015, Malaysia 2.750 dolar AS, Indonesia 2.717, Tahun 2016, Malaysia (2.568), Indonesia (2.585), Tahun 2017, Malaysia 2.254, Indonesia (2.606) dan tahun 2018, Malaysia 2.557 dan Indoensia 2.632. Data tersebut, belum terungkat dengan detail, berapa hari jamaah Malaysia selama berhaji? Sedang Indonesia 4 tahun terakhir 39-40 hari. Bahkan untuk haji 2019, sebelum Covid-19, sesuai jadwal 41 hari. Belum termasuk para Jemaah mendapatkan living cost (uang kembali) 1.500 real (kurs 1 real Rp 4 ribu, maka kisaran Rp 6 juta).

    Jujur, saat saya berangkat selaku TPHD mandiri, membayar Rp 72 juta lebih. Artinya, separuh dari kewajiban Jemaah yang ditentukan oleh Inpres kisaran Rp 36 juta. Jadi, sacara umum terobosan pelayanan kepada Jemaah haji terus meningkat, terutama kebijakan secara zonasi, sehingga kuota provinsi tidak berpencar atau terjadi pemempatan maktab (pemondokan) yang berpotensi membuat Jemaah tersesat.

    Di balik kemajuan layanan, Kemenag selaku leader sektor penyelenggaraan haji harus tetap dikritisi, dipantau dan diawasi. Pemahaman istitho’ah (mampu) harus dijabarkan dengan kompleks, setidaknya di bidang pelayanan, beribadah, dan kloter. Pada, akhirnya semua pihak bisa saling memadukan, antara pemerintah dan masyarakat (Stokeholder) low enforment (penegakkan hukum).

    Pada kesimpulannya, saya tetap menggarisbawahi, bahwa urusan haji bukan monopoli Kemenag, tapi sebuah kewajiban yang sangat berat dalam penyempurnaan rukun Islam kelima. Sebagaimana, laporan saya selaku Petugas Haji (TPHD) 2019, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan bersama dalam mengapai haji babrur.

    Prioritas, penunjukan sumber daya manusia (SDM) petugas haji. Dalam proses rektrutmen TPHI, TPIHI, dan TPHD lebih selektif, sesuai dengan amanah UU dan peraturan dari Kemenag. Berikutnya, sinkronisasi petugas TPHD, TPIHI, TKHI dan TPHD dilengkapi dengan buku panduan yang saling mendukung, bukan hanya sekedar formalitas belaka, khususnya peran TPHD.

    Petugas, terutama Ketua Kloter yang belum mengenal lapangan, sebelum pelaksanaan Armuzna (Arofah, Muszdzalifah dan Mina) agar dilakukan survey lapangan, terutama posisi titik kumpul masing-masing kloter dan titik keluar saat mabit di Muzdalifah berhadapan dengan kloter lain. Tidak kalah penting, mengikuti informasi yang valid, pihak Kemenag perlu menerbitkan media bagi Jemaah haji sebagai informasi terkini maupun tambahan ilmu seputar pelaksanaan haji dan tempat-tempat bersejarah di Mekah-Madinah.

    Jadi, pembatalan haji 2021, kita harus pandai mengambil hikmah, bukan menganggap musibah. Jamaah tidak boleh terpancing oleh kicauan di medsos atau berita hoaks yang menyesatkan. Bagaimana pun, uang yang disetorkan merupakan bagian dari deposito akhirat. Semoga bermanfaat. (*)

    *) Wartawan, Petugas Haji 2019/ Toer Leader Umroh-Haji Plus PT. Arofahmina

    Reporter :
    Penulis : H.S Makin Rahmat
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan