BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat hearing bersama dinas terkait persoalan rasionalisasi atau pengurangan Tenaga Harian Lepas (THL) di beberapa SKPD Pemkab Banyuwangi yang dinilai kurang tepat.
Hearing yang dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertempat di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Senin (1/3/2021) ekan lalu.
Pimpinan dewan dan anggota Komisi I berharap kebijakan rasionalisasi THL dikaji ulang.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono mengatakan, melihat kondisi yang serba sulit dampak dari pandemi covid-19, kebijakan pengurangan THL dinilai kurang tepat,
Sebagai tulang punggung keluarga mereka masih membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kehidupan sehari-harinya.
Kebijakan pengurangan dan pemberhentian THL kurang tepat dan tidak manusiawi, karena saat ini kondisi masih prihatin dampak pandemi covid-19 , dan sebagian besar mereka tulang punggung keluarga, banyak tanggungan. “ ucap Ruliono.
