Dewan meminta agar pemerintah daerah mengkaji ulang kebijakan rasionalisasi THL tersebut dan mempekerjakan kembali para THL di SKPD masing-masing.
“Disini kita carikan solusi. Kami masih memberikan kesempatan kepada BKD dan BPKAD untuk berkoordinasi dengan Sekda dan Bupati baru soal kebijakan rasionalisasi THL,” tandasnya.
Sementara Kepala BKD Banyuwangi, Nafiul Huda menyampaikan bahwa pengurangan THL di lingkungan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Banyuwangi dikarenakan adanya kelebihan pegawai.
Setelah dilakukan rasionalisasi berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kebutuhan pegawai dilingkungan Pemkab Banyuwangi hanya sebesar 7.313 orang yang terdiri dari 3.897 ASN, 114 PPPK dan selebihnya tenaga harian lepas.
Namun jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi saat ini mencapai 7.902 pegawai sehingga adah kelebihan tenaga sebanyak 589 personil. ada sekitar 300 lebih THL yang akan dikurangi.
Untuk tindak lanjutnya, BKD masih akan melakukan koordinasi terkait dengan persoalan rasionalisasi THL bersama Sekretaris daerah Pemkab Banyuwangi. (adv/jam)
