Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko, ibarat anak dengan bapak, kubu kedua Partai Demokrat, rasanya sedang mengalami ujian fitnah dan adu domba.
Diketahui, Senin (8/3/2021) setelah menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyerahkan berkas dan dokumen untuk memberikan klarifikasi soal Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
KPU menegaskan, pihaknya masih mengantongi surat keputusan (SK) bahwa Demokrat masih dipimpin oleh AHY.
“Terkait dengan konflik yang ada di (Partai, red) Demokrat, kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi bahwa sampai saat ini, kami masih memegang SK (surat keputusan, red) dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, red) yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY,” kata Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, saat audiensi dengan pengurus Partai Demokrat di kantor KPU, Jakarta, sebagaimana diberitakan rri.co.id.
Berita terbaru perebutan kursi kekuasaan Partai Demokrat sesunggunya tidak menarik dan sangat memprihatinkan.
Apalagi melibatkan tokoh-tokoh nasional, dan notabene masih aktif menjadi pelaku pemerintahan. Bahkan juga menjadi bagian riak-riak demokrasi di negeri ini.
Siapa pun hari ini menjadi dalang perpecahan, atau sengaja mengadu domba atau sengaja menyebarkan fitnah, maka kembalilah ke jalan kebenaran. Pertikaian apalagi terus menerus memanas di berbagai media, maka itulah kerugian dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.
KH Muhammad Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ketika istikharah tentang Pancasila, apakah tepat menjadi dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia dengan kemajemukan. Karena memegang teguh bahwa Indonesia dalam berdemokrasi mengedepankan musyawarah mufakat.
Musyawarah menjadi kata kunci kesuksesan dan keberhasilan demokrasi, mengingatkan ketika manusia sudah siap bermusyawarah, maka sudah siap mufakat. Itulah sesunggunya jati diri berdemokrasi, berbangsa dan bernegara dengan sehat dan bermartabat.
Demokrasi dengan berpegang teguh akhlak mulia dan Pancasila memang tidak mudah. Tetapi jika mampu menjalankan dengan baik, Pancasila disertai akhlak mulia maka akan membuahkan nilai-nilai manfaat dalam menjaga bangsa dan negara.
Terutama menjaga perdamaian masyarakat dunia dan mencerdaskan umat manusia. Itulah harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan kemakmuran, yang berkeadilan. (*)
