Selasa, 23 Juli 2024
22 C
Surabaya
More
    OpiniTajukDemokrasi Akhlak Mulia dan Pancasila tidak Mudah

    Demokrasi Akhlak Mulia dan Pancasila tidak Mudah

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Masihkah demokrasi di Indonesia selalu mengingkari Pancasila dan melawan akhlak mulia. Masihkah generasi penerus harus menerima sejarah buram masa lalu.

    Dulu, ada seorang Habib sangat kondang diundang Presiden Soekarno untuk menghadiri jamuan dan diskusi ulama dan umaro di Istana Negara Bogor ditolak, karena takut tidak mampu menjaga keilmuan sebagai ulama.

    Sejumlah ulama di era demokrasi modern cukup banyak ulama berlomba-lomba merapat ke jajaran eksekutif, bahkan juga kompetisi merebut kedudukan di legislatif.

    Ketika ulama semakin langka menjaga keilmuan, ilmu agama dengan menjaga dan mengawal akhlak mulia atau budi pekerti tinggi, maka para santri politik (eksekutif, legislatif, juga angkatan bersenjata atau tentara juga polisi) sudah mulai meningalkan fatwa dan petuah dari para ulama.

    Semua semakin kabur dalam demokrasi menang atau kalah, demokrasi dengan kekuatan suara besar atau kekuatan suara hanya di pinggiran, demokrasi dengan menghalalkan segala cara walau tahu bahwa melangkah atau merebut kekuasaan dengan cara-cara dzalim tidak membuahkan barokah.

    Nabi Muhammad SAW dengan ajaran agama Islam untuk rahmatan lil aalamiin (memberi rahmat untuk seluruh alam) seluruh dunia beserta isinya, menang meninggalkan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah (Al-Hadits) sebagai pegangan mengambil dasar hukum berbagai persoalan keduniaan maupun alam penantian di akherat kelak.

    Ajaran paling utama dalam memperdalam kitab suci maupun as-sunnah, “sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”

    Akhlak mulia ternyata menjadi kunci dari semua peradaban di muka bumi. Mengingat sehebat apapun ilmu manusia tetapi ketika tidak didasari dengan pondasi akhlak mulia, maka keilmuannya akan menyengsarakan umat manusia.

    Demokrasi model apapun di dunia kembali kepada akhlak mulia para pelaku demokrasi itu sendiri? Apakah akan dijalankan dengan santun dan penuh kehati-hatian menjaga keilmuan dengan sejati dan murni. Atau sengaja memutarbalikkan fakta, memburu singgasana dunia.

    Hari ini, demokrasi di Indonesia kembali diuji dengan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, AHY dan Moeldoko.

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko, ibarat anak dengan bapak, kubu kedua Partai Demokrat, rasanya sedang mengalami ujian fitnah dan adu domba.

    Diketahui, Senin (8/3/2021) setelah menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyerahkan berkas dan dokumen untuk memberikan klarifikasi soal Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

    KPU menegaskan, pihaknya masih mengantongi surat keputusan (SK) bahwa Demokrat masih dipimpin oleh AHY.

    “Terkait dengan konflik yang ada di (Partai, red) Demokrat, kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi bahwa sampai saat ini, kami masih memegang SK (surat keputusan, red) dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, red) yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY,” kata Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, saat audiensi dengan pengurus Partai Demokrat di kantor KPU, Jakarta, sebagaimana diberitakan rri.co.id.

    Berita terbaru perebutan kursi kekuasaan Partai Demokrat sesunggunya tidak menarik dan sangat memprihatinkan.

    Apalagi melibatkan tokoh-tokoh nasional, dan notabene masih aktif menjadi pelaku pemerintahan. Bahkan juga menjadi bagian riak-riak demokrasi di negeri ini.

    Siapa pun hari ini menjadi dalang perpecahan, atau sengaja mengadu domba atau sengaja menyebarkan fitnah, maka kembalilah ke jalan kebenaran. Pertikaian apalagi terus menerus memanas di berbagai media, maka itulah kerugian dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

    KH Muhammad Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU) ketika istikharah tentang Pancasila, apakah tepat menjadi dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia dengan kemajemukan. Karena memegang teguh bahwa Indonesia dalam berdemokrasi mengedepankan musyawarah mufakat.

    Musyawarah menjadi kata kunci kesuksesan dan keberhasilan demokrasi, mengingatkan ketika manusia sudah siap bermusyawarah, maka sudah siap mufakat. Itulah sesunggunya jati diri berdemokrasi, berbangsa dan bernegara dengan sehat dan bermartabat.

    Demokrasi dengan berpegang teguh akhlak mulia dan Pancasila memang tidak mudah. Tetapi jika mampu menjalankan dengan baik, Pancasila disertai akhlak mulia maka akan membuahkan nilai-nilai manfaat dalam menjaga bangsa dan negara.

    Terutama menjaga perdamaian masyarakat dunia dan mencerdaskan umat manusia. Itulah harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kesejahteraan dan kemakmuran, yang berkeadilan. (*)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2021 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan