Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi
Artidjo Alkostar Hakim Agung pribadi sangat kesatria dan dijuluki sang penakluk para koruptor itu berpulang, Minggu (28/2/2021) karena sakit jantung dan paru-paru.
Kasus-kasus pelanggaran tindak pidana korupsi, di mata almarhum Artidjo Alkostar tidak ada ampunan, tidak pertimbangan tetek bengek, tidak perubahan hukum untuk meringankan, apalagi terbukti bersalah.
Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih berkuasa, politikus Partai Demokrat ketika terkandung kasus korupsi, Artidjo Alkostar dengan gagah berani selalu memperberat putusan kasasi.
Sebut saja mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Ubaningrum, ketika terlilit kasus korupsi
wisma atlet Hambalang, Jawa Barat, justru mendapat hukuman “super berat” dari putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta diputus 7 tahun, putusan kasasi dengan ketua majelis Artidjo Alkostar menjadi 14 tahun.
Demikian juga terhadap politikus Angelina Sondakh,
Artidjo Alkostar
memperberat vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun serta vonis 10 bulan kepada dokter Ayu untuk kasus malapraktik.
Almarhum “sang penakluk koruptor” Artidjo Alkostar,
lahir di Situbondo, Jawa Timur, 22 Mei 1948 – meninggal di Jakarta, 28 Februari 2021 pada umur 72 tahun. Almarhum adalah seorang ahli hukum Indonesia, mantan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan perbedaan pendapatnya dalam banyak kasus besar atau dikenal dalam dunia hukum sebagai dissenting opinion. Sebelum wafat, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.
Almarhum “sang penakluk koruptor” Artidjo Alkostar, berdarah bapak-ibu (Madura dan Situbondo), almarhum menamatkan pendidikan SMA di Asem Bagus, Situbondo. Meraih gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1976 dan magister (LLM) di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2002.
Perjalanan karirrnya, di Northwestern, almarhum Artidjo menulis disertasi mengenai pengadilan hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia. Almarhum juga pernah menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di Universitas Columbia selama enam bulan.
Almarhum “sang penakluk koruptor” Artidjo Alkostar, di bidang hukum dimulai pada tahun 1976. Awalnya, ia menjadi tenaga pengajar di FH UII Yogyakarta. Pada tahun 1981, menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, masing-masing menjadi wakil direktur (1981-1983) dan direktur (1983-1989).
Pada saat yang sama, ia bekerja selama dua tahun di Human Right Watch divisi Asia di New York. Sepulang dari Amerika, mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2000 terpilih sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.
Artidjo Alkostar mengawali kariernya sebagai hakim agung pada tahun 2000, dan pensiun pada 22 Mei 2018. Sepanjang 18 tahun mengabdi, almarhum Artidjo telah menyelesakan sebanyak 19.708 berkas perkara di Mahkamah Agung.
Berbagai kasus besar telah ditangani, seperti kasus proyek pusat olahraga Hambalang, suap impor daging, dan suap ketua Mahkamah Konstitusi.
Almarhum “sang penakluk koruptor” Artidjo Alkostar, hingga akhir hayat tercatat sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.
Lepas dari takdir mengantar almarhum “sang penakluk koruptor” wafat. Lalu siapa di antara para ahli dan pakar hukum di tanah air mampu mengabdi kepada kejujuran dan keadilan seperti almarhum Artidjo.
Kita tunggu “sang penakluk koruptor” di negeri tercinta Indonesia ini. Karena tanpa kehadiran sang penakluk koruptor”, rasanya masih terlalu lama bermimpi “Merdeka dengan sungguh-sungguh” di Negara Kesatuan Republik Indonesia, walau sudah begitu hebat dan bermartabat dengan asas Pancasila. (*)