Minggu, 19 September 2021
25 C
Surabaya
More
    OpiniTajukJalan Lubang Akibatkan Kecelakaan Dapat Dituntut secara Hukum

    Jalan Lubang Akibatkan Kecelakaan Dapat Dituntut secara Hukum

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Kerusakan jalan atau jembatan atau fasilitas umum lain, jika mengakibatkan kecelakaan, musibah, atau peristiwa apa saja sehingga menimbulkan kerugian, maka bisa dituntut secara hukum denda atau pidana sebagaiamana amanat Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

    Sebagimana diberitakan WartaTranparansi.com bahwa akibat lubang jalan yang mengangah di jembatan sungai Kedunglarangan, seringkali mengakibatkan pengendara yang melintas terperosok atau kecelakaan.

    Seperti terjadi pada Rabu pagi (24/2/2021) sekitar pukul 05:00 WIB, sebuah truk sarat muatan terperosok dan secara otomatis membuat arus lalu lintas arah Pasuruan-Surabaya mengalami kemacetan panjang dan petugas mengalihkan arus dan memberlakukan sistem kontra flow, guna mengurai kemacetan panjang.

    Menurut Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Andhika Lubis, saat dikonfirmasi atas hal tersebut, kejadian itu sudah kesekian kalinya terjadi dan sudah seringkali berkoordinasi atau menginformasikan dengan pejabat atau instansi yang berwenang.

    Sejatinya keadaan jembatan berlubang ini sudah sering diperbaiki, namun selalu dan selalu terjadi kasus yang sama yakni kembali berlubang. Dikhawatirkan tidak diperbaiki secara permanen dan berkualitas karena ada permainan soal anggaran.

    Apalagi, Petugas dari PU Bina Marga, selaku otoritas berwenang atas jalan dan jembatan di jalan poros nasional Surabaya-Banyuwangi tidak terlihat di lokasi atau melakukan langkah urgensi.

    Baca juga :  Hebat Bermartabat Kota Pahlawan Zona Kuning dan Level1

    Bahkan keterangan salah satu pengguna jalan, sebut saja Amin (40) asal Pasuruan mengatakan, kejadian jalan berlubang di jembatan ini sudah kerap kali terjadi dan dilakukan pembenahan oleh pihak terkait. Namun selalu saja hal serupa terjadi, kami koq jadi berasumsi bahwa kejadian ini sengaja dibuat seperti ini agar muncul anggaran perbaikan secara kontinyu.

    Masyarakat dan pengguna jalan supaya mendapatkan keadilan, sebaiknya dengan menggunakan dasar UU KIP mengadukan tuntutan denda dan pidana ke pihak Kepolisian, menuntut pihak yang berwenang menangani dan memelihara jembatan itu.

    Sebagaimana Pasal 52 UU KIP, “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

    Karena kerusakan jalan itu tidak diberitahukan atau diumumkan dan mengakibatkan kerugian, maka bisa diajukan sebagaimana pada di atas.

    Badan Publik Bina Marga dapat dituntut, karena lalai atau sengaja tidak memelihara jembatan dengan baik, dan pada saat kerusakan atau lubang tidak diumumkan sehingga mengakibatkan kecelakaan dan merugikan pengguna jalan karena macet dan memakan waktu sangat lama di perjalanan.

    Baca juga :  Tiga Fokus PMI Jatim Perkuat Kehidupan Normal Baru

    Sebagimana perintah Pasal 10 yaitu, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
    bahwa;
    (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
    (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

    Sebagaimana Pasal 1 UU KIP ;
    (ayat 1) “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

    (2). “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

    (3). “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”.

    Baca juga :  Berharap Pejabat Eselon II Jatim Membangun “Collective Intelligence”

    Semua pihak wajib mentaati dan melaksanakan undang undang dengan baik, termasuk soal informasi publik sebagaimana pertimbangan pada UU KIP;
    1. bahwa
    informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

    2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

    3. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

    4. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

    Mari! Membangun bangsa dan negara dengan demokrasi dan kesetaraan guna mencapai kehidupan makmur, sejahtera dan berkeadilan, dengan senantiasa mencari keadilan dengan penuh kearifan ketika ada ketidaknormalan atau hal-hal merugikan masyarakat dengan melakukan tuntutan sesuai peraturan perundangan. (*)

    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan