Minggu, 19 September 2021
25 C
Surabaya
More
    Pojok TransparansiCatatan Akhir Tahun 2020: Dunia Bangkrut, Indonesia Kelimpungan, 1,7 Juta Orang Wafat...

    Catatan Akhir Tahun 2020: Dunia Bangkrut, Indonesia Kelimpungan, 1,7 Juta Orang Wafat Corona

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi.com

    Corona Virus Disease (Covid-19) meluluhlantakkan dunia, 200 negara lebih menerima serangan virus ajaib mematikan dengan isu awal “virus politik”, sehingga sempat diragukan keberadaan pandemi ini.

    Negara super power abad digital, Amerika Serikat, Rusia (dan sejumlah negara pecahan Uni Soviet), Jepang, Korea Selatan, India, “menyerah” dengan berbagai diplomasi atas krisis kesehatan dengan begitu terstruktur, sistemik, dan masif menghantam perekonomian.

    Benua biru sebagai negara priyai, Inggris, Perancis, Itali, Belanda, Jerman, Spanyol, Portugal, dan negara blok eropa timur, Brazil, Meksiko, Afrika, timur tengah semua “terpapar” dalam krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

    Data dari World O Meters, Selasa (29/12/2020) mengonfirmasi sebanyak 81.669.521 kasus virus Corona di dunia dan 1.781.442 wafat secara kumulatif.

    Per hari ini, data pasien yang sembuh akibat virus COVID-19 yang mematikan ini juga terus bertambah, yakni 57.795.786 orang.

    1. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus Corona terbanyak di dunia dengan 19.781.624 kasus, 343.182 wafat, dan 11.696.727 pasien sembuh.
    2. Di posisi kedua ada India yang mengonfirmasi 10.224.797 kasus, 148.190 wafat, dan 9.806.767 pasien sembuh.
    3. Disusul urutan ketiga dunia Brasil dengan 7.506.890 kasus, 191.641 orang wafat, dan 6.568.898 pasien sembuh.

    Selanjutnya berturut-turut dari posisi keempat hingga 10 negara dengan kasus Corona terbanyak bisa dilihat dalam daftar berikut ini:

    4. Rusia: 3.078.035 kasus, 55.265 orang wafat, dan 2.471.309 pasien sembuh.

    5. Prancis: 2.562.646 kasus, 63.109 orang wafat, dan 190.722 pasien sembuh.

    6. Inggris: 2.329.730 kasus dan 71.109 orang wafat.

    7. Turki: 2.162.775 kasus, 20.135 orang wafat, dan 2.037.433 pasien sembuh.

    8. Italia: 2.056.277 kasus, 72.370 orang, dan 1.408.686 pasien sembuh.

    9. Spanyol: 1.894.072 kasus dan 50.122 orang wafat

    10. Jerman: 1.670.194 kasus, 31.176 orang wafat, dan 1.255.700 pasien sembuh.

    Indonesia per hari ini, posisinya juga masih sama yakni berada di urutan ke-20 dengan 719.219 kasus, 21.452 orang meninggal dunia, dan 589.978 pasien sembuh.

    Resesi

    Dikutip dari Business Insider, (31/6/2020), National Bureau of Economic Research (NBER) menyebut ada sejumlah indikator lain yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu negara mengalami resesi atau tidak.

    Di antaranya adalah tingkat pekerjaan, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), penjualan grosir-eceran, dan produksi industri.

    Secara sederhana, resesi dipahami sebagai sebuah kondisi di mana terjadi penurunan di segala sektor ekonomi selama beberapa kuartal.

    Lebih spesifik, Ekonom Julius Shiskin (1974) menyebut kondisi ekonomi suatu negara bisa disebut mengalami resesi apabila Produk Domestik Bruto (PDP) turun selama 2 kuartal berturut-turut.

    Sementara Julius Shiskin (1974), sebagaimana dikutip dari The Balance.com disebutkan ada 6 indikator yang lebih presisi untuk mengetahui apakah resesi sudah terjadi.

    Keenam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Penurunan produk nasional bruto (PDB) selama 2 kuartal berturut-turut;

    2. Penurunan PDB sebanyak 1,5 persen;

    3. Penurunan kegiatan manufaktur selama periode 6 bulan;

    4. Penurunan pekerjaan non-pertanian sebesar 1,5 persen

    5. Menurunnya jumlah lapangan kerja di lebih dari 75 persen industri selama 6 bulan atau lebih;

    6. Peningkatan angka pengangguran sebanyak 2 poin, minimal di angka 6 persen.

    Shisken membuat poin-poin diatas sebagai upaya memberikan definisi kuantitatif, karena pada tahun 1974 banyak orag yang tidak yakin apakah negaranya dalam kondisi resesi atau tidak.

    Saat itu, kondisinya adalah stagflasi, artinya pertumbuhan ekonomi menurun dan pengangguran meningkat dalam waktu yang sama.

    Singapura juga mengalami resesi, akibat penutupan yang cukup lama pada sejumlah sektor bisnis terutama perdagangan akibat mewabahnya pandemi virus corona (Covid-19).

    Kebijakan lockdown telah menimbulkan kerusakan pada ekonomi negara yang sangat bergantung dari perdagangan.

    Resesi bisa diartikan ketika suatu negara mengalami kontraksi ekonomi dua kuartal berturut-turut atau lebih dari satu tahun.

    Selain Singapura, sejumlah negara juga mengalami resesi akibat pandemi virus corona seperti Jepang dan Jerman.

    Kawasan Eropa misalnya. Dalam pembacaan terbarunya, ekonomi telah melemah ke level terparah, paling tajam sejak 1995.

    Secara basis kuartalan (QtQ), produk domestik bruto (PDB) Eropa merosot 11,8% pada kuartal II 2020 ini. Menyusul penurunan sebesar 3,7% di kuartal I 2020.

    “Ini adalah penurunan paling tajam yang diamati sejak rangkaian waktu dimulai pada tahun 1995,” tulis Eurostat, badan statistik kawasan itu, dikutip Rabu (9/9/2020).

    Dalam skala tahunan, PDB turun 14,7% di kuartal II 2020. Ini mengikuti penurunan 3,2% di kuartal I 2020.

    Eurostat mengatakan bahwa ekonomi Spanyol menunjukkan kinerja terburuk dengan kontraksi kuartalan 18,5% pada April-Juni. Sedangkan penurunan PDB terendah dilami Finlandia.

    Sebelumnya ada 44 negara lainnya yang resmi resesi. Berikut rangkumannya dari Trading Economics dengan pencantuman data kuartal paling akhir secara YoY:
    1. Afrika Selatan (0)
    2. Albania (-3)
3. Angola (-2)
    4. Arab Saudi (-1)
    5. Argentina (-5)
    6. Austria (-13)
    7. Bahrain (-1)
    8. Barbados (0)
    9. Belanda (-9)
    10. Belgia (-14)
    11. Belize (-4)
    12.Brasil (-11,4)
    13. Ekuador (-1)
    14. Filipina (-16)
    15. Finlandia (-5)
16. Guyana Khatulistiwa (-6)
    17. Hong Kong (-9)
18. Inggris (-22)
    19. Iran (-10)
    20. Italia (-17)
    21. Jepang (-10)
22. Jerman (-12)
    23. Kanada (-13)
    24. Latvia (-10)
    25. Lebanon (-5)
    26. Lebanon (-5)
27. Lituania (-4)
    28. Makau (-68)
    29. Meksiko (-19)
    30. Mongolia (-10)
    31. Palestina (-3)
    32. Peru (-30)
    33. Portugal (-16)
    34. Republik Ceska (-11)
    35. Singapura (-13)
    36. Slowakia (-12)
    37. Spanyol (-22)
    38. Sudan (-2)
    39. Swiss (-9)
    40. Thailand (-12)
    41. Tunisia (-22)
    42. Ukraina (-11)
    43.Venezuela (-27)
    44.Yunani (-15,2%)

    Akibat resesi dengan kontraksi sangat signifikan, maka roda ekonomi dunia secara makro “terpapar”.

    Dalam pengamatan dan analisa Bank Dunia, jika negara-negara di wilayah Asia Selatan bakal terpukul keras karena corona. Bahkan, terburuk dalam 40 tahun terakhir.

    Minggu (12/4/2020), meski jumlah kasus masih tergolong sedikit dibandingkan Amerika Serikat (AS) dan Eropa, kawasan ini dikhawatirkan para ahli bisa menjadi episentrum baru COVID-19. Apalagi, India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan dan negara-negara kecil lain memiliki beberapa kota terpadat di bumi.

    “Asia Selatan bisa menjadi yang terpukul buruk. Pariwisata terhenti, rantai pasokan terganggu, permintaan garmen jatuh, sentimen konsumen dan investor telah memburuk,” kata laporan Bank Dunia, dikutip dari AFP.

    Pertumbuhan diperkirakan menjadi 1,8-2,8%, dari proyeksi pra-pandemi 6,3%. Bahkan setidaknya setengah negara jatuh ke dalam “resesi mendalam”.

    Efek pandemi kepada sektor ekonomi, sudah terlihat mengerikan, dengan banyaknya penguncian (lockdown) daerah, penutupan bisnis yang membekukan sebagian besar aktivitas normal, pesanan pabrik yang dibatalkan serta PHK besar-besaran,” tulis Bank Dunia.

    Maladewa bakal jadi wilayah yang terpukul parah. Di mana merosotnya pariwisata akan mengakibatkan produksi domestik bruto menyusut sebanyak 13%.

    Hal ini juga terjadi di Afganistan, di mana pertumbuhan akan menyusut sebanyak 5,9%. Sementara Pakistan hingga 2,2 persen.

    Ekonomi India hanya akan tumbuh 1,5-2,8 % pada tahun fiskal 2020. Di 2019, ekonomi diperkirakan 4,8-5,0%.

    Laporan tersebut juga memperingatkan bahwa pandemi ini akan memperkuat ketidaksetaraan di wilayah tersebut,. Terutama kepada pekerja informal dengan akses terbatas atau tidak ada sama sekali terhadap perawatan kesehatan atau keselamatan sosial.

    Di India, misalnya, keputusan lockdown mendorong ratusan ribu pekerja migran untuk kembali ke desa asal mereka, tidak sedikit yang berjalan kaki.

    “Pemerintah perlu meningkatkan tindakan untuk darurat kesehatan, melindungi rakyat mereka, terutama yang paling miskin dan paling rentan, dan mengatur panggung sekarang untuk pemulihan ekonomi yang cepat,” tandas Bank Dunia.

    Dalam jangka pendek ini, pemerintah harus mempersiapkan sistem perawatan kesehatan, menyediakan jaring pengaman . Termasuk mengamankan akses ke makanan, pasokan medis, dan kebutuhan untuk yang paling rentan.

    Bank Dunia merekomendasikan program kerja sementara untuk pekerja migran, pengurangan hutang untuk bisnis dan individu dan memotong birokrasi pada impor dan ekspor barang-barang penting.

    “Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan jangka panjang dan membalikkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah dalam mengurangi kemiskinan,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Wilayah Asia Selatan Hartwig Schafer.

    Sebelumnya, Bank Dunia mengeluarkan dana pinjaman cepat hingga US$ 160 miliar sebagai dukungan keuangan selama 15 bulan ke depan untuk membantu negara-negara anggota dari krisis akibat corona.

    Indonesia

    Pemerintah Indonesia masih kelimpungan membiayai vaksin corona virus disease 2019 (Covid-19) untuk diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.

    Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah merancang strategi pembiayaan pengadaan vaksin hingga vaksinasi di tahun depan.

    Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya tidak segan memotong belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2021. Pemangkasan belanja K/L akan dilihat dari rekam jejak penyerapan belanja di tahun 2020.

    Sehingga, apabila ada K/L yang masih minim membelanjakan anggarannya maka Bendaha Negara itu akan merelokasi untuk kepentingan vaksin Covid-19.

    “Namun dalam melakukan pelaksanaan ini, kami sangat berhati-hati karena kami tidak ingin K/L mengalami distrubsi atau gangguan untuk belanja, karena akan memenagruhi memonteum dari pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers realisasi APBN Periode November 2020, Senin (21/12).

    Sebagai catatan, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 hingga November realiasi belanja K/L mencapai Rp 852,2 triliun tumbuh 18,6 % dibandingkan percapaian pada periode sama tahun lalu sejumlah Rp 718,3 triliun. Bahkan sudah melebihi total anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 836,4 triliun.

    Adapun dari 10 K/L yang mendapatkan anggaran terbesar dalam APBN 2020, secara berurutan penyerapan belanja yang paling rendah hingga tertinggi antara lain Kementerian PUPR minus 10,9% year on year (yoy), Polri 1,1% yoy, dan Kemenag 5,9% yoy.

    Lalu, Kemenhan 12,6% yoy, Kemenkes 41,9% yoy, Kemenkeu 50,5% yoy, dan Kemendikbud 98% yoy. Sisanya, Kemensos, Kemenaker, dan Kemenkumham mencatatkan realiasi belanja di atas 100%.

    Sementara itu,sepuluh anggaran belanja K/L terbanyak dalam APBN 2021 secara berurutan yakni untuk Kementerian PUPRRp 149,8 triliun, Kemenhan Rp 137,3 triliun, Polri Rp 112,1 triliun, Kemensos Rp 92,8 triliun, Kemenkes Rp 84,3 triliun, Kemendikbud Rp 81,5 triliun, Kemenag Rp 67 triliun. Kemenhub Rp 45,7 triliun, Kemenkeu Rp 43,3 triliun, dan Kementan Rp 21,8 triliun.

    Kendati demikian, Menkeu menegaskan asas kehati-hatian dalam realokasi anggaran belanja K/L akan dijunjung tinggi. Sebab pertumbuhan ekonomi 2021 masih akan ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karena itu, selakipun merelokasi belanja, Sri Mulyani akan detil melihat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L di 2021.

    Anggaran Covid-19 Naik

    Pemerintah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen.

    Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Rabu (3/6/2020).

    “Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Ia memaparkan besaran anggaran itu terdiri dari berbagai hal.

    Pertama, anggaran sebesar Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan.

    Rincian anggaran itu diperuntukkan bagi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

    Kedua, diperuntukkan bagi perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun.

    Anggaran sebesar itu nantinya berupa pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansoss bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan dana desa.

    Ketiga, ialah diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun.

    Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

    “Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp 10 miliar pinjamannya,” kata Sri Mulyani.

    Keempat, dikucurkan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.

    Kelima, pemerintah juga menganggarkan Rp 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya.

    “Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun. Jadi total penanganan Covid-19 adalah Rp 677,2 triliun,” lanjut dia.

    Pemerintah menganggarkan bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun untuk penanganan covid-19. Namun, kini pemerintah justru melihat anggaran kesehatan hanya mampu terserap Rp 72,73 triliun atau 83% dari alokasi.

    “Anggaran kesehatan alokasinya tetap Rp 87,55 triliun. Namun dari hasil analisis, proyeksi penyerapan sampai akhir tahun kemungkinan akan terserap Rp 72,73 triliun (83%),” jelas Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijino, Rabu (26/8/2020).

    Anggaran yang berpotensi belum terserap sampai akhir tahun tersebut, kemudian akan direalokasi ke program lain. Bisa dalam bentuk usulan program baru atau optimalisasi atau penambahan terhadap program yang sudah ada, tapi masih dalam kelompok kesehatan.

    “Namun dengan usulan program yang baru, yang lebih operasional dan bisa merealisasi anggaran. Program barunya masih di dalam cakupan 6 kelompok Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” tutur Susiwijono.

    Keenam program kelompok penanganan covid-19 dan PEN yang dimaksud Susiwijono yakni di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral/ pemerintah daerah, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

    Pengalokasian anggaran penanganan covid-19 dan PEN tersebut kemudian akan dibahas secara lebih intensif lagi besok, Kamis (27/8/2020) bersama dengan kementerian terkait.

    “Jadi besok akan dibahas secara detail dan komprehensif, berapa proyeksi penyerapan anggaran masing-masing program sampai akhir tahun, dan berapa yang berpotensi belum terserap, untuk segera disiapkan usulan program baru. Semua ini dimaksudkan untuk mendorong ekonomi kita dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi,” tutur Susiwijono.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN melaporkan, sampai hari ini, Rabu (26/8/2020), realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN sudah terserap Rp 182,55 triliun atau mencapai 26,2% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun

    Terjadi peningkatan realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN di bulan Agustus jika dibandingkan dengan Juli.

    “Realisasi meningkat tajam dari penyerapan yang hanya sebesar Rp 124,62 Triliun di akhir Semester I dan Rp 147,67 Triliun di Juli yang lalu, atau meningkat 23,6% selama bulan Agustus ini. Seiring dengan berbagai upaya percepatan mendorong realisasi program dan anggaran,” kata Airlangga.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (24/8/2020) melaporkan pagu anggaran kesehatan penanganan covid-19 baru terserap Rp 7,36 triliun atau baru mencapai 13,98% dari pagu yang sebesar Rp 87,55 triliun.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN mencapai Rp 695,2 triliun, total anggaran ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

    Khusus anggaran kesehatan yang mencapai Rp 85,77 triliun ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp 65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,90 triliun, santunan kematian Rp 0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3,00 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp 3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.

    Provinsi

    Merebaknya virus corona baru (Sars-CoV-2) yang sebabkan COVID-19 membuat ekonomi melemah. Sejumlah perusahaan terhenti beroperasi, banyak hotel dan usaha kuliner sepi kunjungan.

    Dampak corona COVID-19 di sektor ekonomi membuat pemerintah daerah harus menganggarkan dana untuk pencegahan sekaligus menangani warga yang terdampak.

    Besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah pun beragam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya, menganggarkan dana sebesar Rp 3,84 triliun.

    “Rp 825,31 miliar untuk kuratif, Rp 110,17 miliar untuk promotif preventif, Rp 995,04 miliar untuk sosial safety net, dan Rp 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam, 13 April 2020.

    Dari rincian tersebut, anggaran penanganan dampak jaring sosial atau social safetynet yang paling besar, hampir 35 persen lebih atau Rp 995,04 miliar. Besarnya anggaran tersebut, kata Khofifah, karena memang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

    Dana ini akan difokuskan pada masyarakat terdampak Corona COVID-19, yang jumlahnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), di mana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, di mana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,” ucap Khofifah.

    Demikian juga dengan masyarakat di wilayah kepulauan, juga perlu mendapat perhatian khusus, karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi Corona COVID-19.

    “Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” ujar Khofifah.

    Resesi ekonomi seluruh dunia, dibahasakan Indonesia krisis ekonomi sebagai akibat dari krisis kesehatan. Tetapi sampai kapan belum jelas dan lockdown atau PSBB masih belum jelas juga. Bahkan mulai Kamis (1/1/2021) sampai 14 hari ke depan. Bersama dengan masa krisis total, memang kemungkinan vaksinasi anti-Covid-19 sudah ada kabar baik.

    Semoga ke depan semua krisis berakhir, dan kebangkitan sekaligus pemulihan ekonomi global, terutama di Indonesia segera membaik menuju arah kesejahteraan, walaupun belum makmur dan masih belajar menerima hidup berkeadilan. (Djoko Tetuko dari berbagai sumber)
    Reporter :
    Penulis : Djoko Tetuko
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan