Bank Dunia merekomendasikan program kerja sementara untuk pekerja migran, pengurangan hutang untuk bisnis dan individu dan memotong birokrasi pada impor dan ekspor barang-barang penting.
“Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan jangka panjang dan membalikkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah dalam mengurangi kemiskinan,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Wilayah Asia Selatan Hartwig Schafer.
Sebelumnya, Bank Dunia mengeluarkan dana pinjaman cepat hingga US$ 160 miliar sebagai dukungan keuangan selama 15 bulan ke depan untuk membantu negara-negara anggota dari krisis akibat corona.
Indonesia
Pemerintah Indonesia masih kelimpungan membiayai vaksin corona virus disease 2019 (Covid-19) untuk diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.
Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah merancang strategi pembiayaan pengadaan vaksin hingga vaksinasi di tahun depan.
Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya tidak segan memotong belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2021. Pemangkasan belanja K/L akan dilihat dari rekam jejak penyerapan belanja di tahun 2020.
Sehingga, apabila ada K/L yang masih minim membelanjakan anggarannya maka Bendaha Negara itu akan merelokasi untuk kepentingan vaksin Covid-19.
“Namun dalam melakukan pelaksanaan ini, kami sangat berhati-hati karena kami tidak ingin K/L mengalami distrubsi atau gangguan untuk belanja, karena akan memenagruhi memonteum dari pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers realisasi APBN Periode November 2020, Senin (21/12).
Sebagai catatan, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 hingga November realiasi belanja K/L mencapai Rp 852,2 triliun tumbuh 18,6 % dibandingkan percapaian pada periode sama tahun lalu sejumlah Rp 718,3 triliun. Bahkan sudah melebihi total anggaran belanja K/L yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp 836,4 triliun.
Adapun dari 10 K/L yang mendapatkan anggaran terbesar dalam APBN 2020, secara berurutan penyerapan belanja yang paling rendah hingga tertinggi antara lain Kementerian PUPR minus 10,9% year on year (yoy), Polri 1,1% yoy, dan Kemenag 5,9% yoy.
Lalu, Kemenhan 12,6% yoy, Kemenkes 41,9% yoy, Kemenkeu 50,5% yoy, dan Kemendikbud 98% yoy. Sisanya, Kemensos, Kemenaker, dan Kemenkumham mencatatkan realiasi belanja di atas 100%.
Sementara itu,sepuluh anggaran belanja K/L terbanyak dalam APBN 2021 secara berurutan yakni untuk Kementerian PUPRRp 149,8 triliun, Kemenhan Rp 137,3 triliun, Polri Rp 112,1 triliun, Kemensos Rp 92,8 triliun, Kemenkes Rp 84,3 triliun, Kemendikbud Rp 81,5 triliun, Kemenag Rp 67 triliun. Kemenhub Rp 45,7 triliun, Kemenkeu Rp 43,3 triliun, dan Kementan Rp 21,8 triliun.
Kendati demikian, Menkeu menegaskan asas kehati-hatian dalam realokasi anggaran belanja K/L akan dijunjung tinggi. Sebab pertumbuhan ekonomi 2021 masih akan ditopang oleh belanja pemerintah. Oleh karena itu, selakipun merelokasi belanja, Sri Mulyani akan detil melihat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L di 2021.
Anggaran Covid-19 Naik
Pemerintah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
“Biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun,” kata Sri Mulyani.
Ia memaparkan besaran anggaran itu terdiri dari berbagai hal.
Pertama, anggaran sebesar Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan.
Rincian anggaran itu diperuntukkan bagi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Kedua, diperuntukkan bagi perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun.
Anggaran sebesar itu nantinya berupa pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansoss bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan dana desa.
Ketiga, ialah diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
“Kalau pakai kata-kata Presiden, kredit modal kerja yang diberikan untuk UMKM di bawah Rp 10 miliar pinjamannya,” kata Sri Mulyani.
Keempat, dikucurkan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.
Kelima, pemerintah juga menganggarkan Rp 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya.
“Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun. Jadi total penanganan Covid-19 adalah Rp 677,2 triliun,” lanjut dia.
Pemerintah menganggarkan bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun untuk penanganan covid-19. Namun, kini pemerintah justru melihat anggaran kesehatan hanya mampu terserap Rp 72,73 triliun atau 83% dari alokasi.
“Anggaran kesehatan alokasinya tetap Rp 87,55 triliun. Namun dari hasil analisis, proyeksi penyerapan sampai akhir tahun kemungkinan akan terserap Rp 72,73 triliun (83%),” jelas Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijino, Rabu (26/8/2020).
Anggaran yang berpotensi belum terserap sampai akhir tahun tersebut, kemudian akan direalokasi ke program lain. Bisa dalam bentuk usulan program baru atau optimalisasi atau penambahan terhadap program yang sudah ada, tapi masih dalam kelompok kesehatan.
“Namun dengan usulan program yang baru, yang lebih operasional dan bisa merealisasi anggaran. Program barunya masih di dalam cakupan 6 kelompok Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” tutur Susiwijono.
Keenam program kelompok penanganan covid-19 dan PEN yang dimaksud Susiwijono yakni di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral/ pemerintah daerah, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Pengalokasian anggaran penanganan covid-19 dan PEN tersebut kemudian akan dibahas secara lebih intensif lagi besok, Kamis (27/8/2020) bersama dengan kementerian terkait.
“Jadi besok akan dibahas secara detail dan komprehensif, berapa proyeksi penyerapan anggaran masing-masing program sampai akhir tahun, dan berapa yang berpotensi belum terserap, untuk segera disiapkan usulan program baru. Semua ini dimaksudkan untuk mendorong ekonomi kita dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi,” tutur Susiwijono.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN melaporkan, sampai hari ini, Rabu (26/8/2020), realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN sudah terserap Rp 182,55 triliun atau mencapai 26,2% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun
Terjadi peningkatan realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN di bulan Agustus jika dibandingkan dengan Juli.
“Realisasi meningkat tajam dari penyerapan yang hanya sebesar Rp 124,62 Triliun di akhir Semester I dan Rp 147,67 Triliun di Juli yang lalu, atau meningkat 23,6% selama bulan Agustus ini. Seiring dengan berbagai upaya percepatan mendorong realisasi program dan anggaran,” kata Airlangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (24/8/2020) melaporkan pagu anggaran kesehatan penanganan covid-19 baru terserap Rp 7,36 triliun atau baru mencapai 13,98% dari pagu yang sebesar Rp 87,55 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran PEN mencapai Rp 695,2 triliun, total anggaran ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
Khusus anggaran kesehatan yang mencapai Rp 85,77 triliun ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 sebesar Rp 65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,90 triliun, santunan kematian Rp 0,30 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3,00 triliun, gugus tugas COVID-19 Rp 3,50 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.
Provinsi
Merebaknya virus corona baru (Sars-CoV-2) yang sebabkan COVID-19 membuat ekonomi melemah. Sejumlah perusahaan terhenti beroperasi, banyak hotel dan usaha kuliner sepi kunjungan.
Dampak corona COVID-19 di sektor ekonomi membuat pemerintah daerah harus menganggarkan dana untuk pencegahan sekaligus menangani warga yang terdampak.
Besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah pun beragam. Pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya, menganggarkan dana sebesar Rp 3,84 triliun.
“Rp 825,31 miliar untuk kuratif, Rp 110,17 miliar untuk promotif preventif, Rp 995,04 miliar untuk sosial safety net, dan Rp 454,26 miliar untuk pemulihan ekonomi,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin malam, 13 April 2020.
Dari rincian tersebut, anggaran penanganan dampak jaring sosial atau social safetynet yang paling besar, hampir 35 persen lebih atau Rp 995,04 miliar. Besarnya anggaran tersebut, kata Khofifah, karena memang membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Dana ini akan difokuskan pada masyarakat terdampak Corona COVID-19, yang jumlahnya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), di mana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, di mana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,” ucap Khofifah.
Demikian juga dengan masyarakat di wilayah kepulauan, juga perlu mendapat perhatian khusus, karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi Corona COVID-19.
“Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” ujar Khofifah.
Resesi ekonomi seluruh dunia, dibahasakan Indonesia krisis ekonomi sebagai akibat dari krisis kesehatan. Tetapi sampai kapan belum jelas dan lockdown atau PSBB masih belum jelas juga. Bahkan mulai Kamis (1/1/2021) sampai 14 hari ke depan. Bersama dengan masa krisis total, memang kemungkinan vaksinasi anti-Covid-19 sudah ada kabar baik.
