Jumat, 21 Juni 2024
27 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPolitik Uang Masih Marak dalam Pelanggaran Pilkada 2020

    Politik Uang Masih Marak dalam Pelanggaran Pilkada 2020

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dalam diskusi virtual, menjelaskan bahwa pelanggaran masih marak dan berpotensi akan terjadi pada proses pemungutan dan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

    Sementara itu, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jawa Timur, juga mensinyalir bahwa pelanggaran pada Pilkada (lanjutan serentak) tinggal 2 hari ini masih sangat marak, terutama masalah pelanggaran hak terkait Covid-19.

    Direktur Ekesekutif JaDI Jatim, Dewita Hayu Shinta, usai melakukan rapat koordinasi secara daring dengan seluruh pengurus dan anggota JaDI se-Jatim, Sabtu (5/12/2020), melaporkan pemantauan pengurus dan anggotanya soal kerawanan pelanggaran.

    Diketahui dalam rakor daring yang menghadirkan Pimpinan Bawaslu Jatim, Ikhwanuddin dan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, disinyalir masih marak pelanggaran dan kekhawatiran soal ancaman Covid-19.

    Bawaslu sendiri mensinyalir ada minimal lima (5) pelanggaran pada Pilkada 2020, politik uang merupakan salah satu jenis pelanggran masih marak di daerah-daerah.

    Pertama, politik uang dengan berbagai modus dilakukan tin sukses Paslon untuk mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Mulai serangan fajar sampai serangan ke petugas.

    Kedua, soal keberpihakan penyelenggara pemilihan, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

    Ketiga, kong kalikong pemilih dan petugas memanfaatkan kelemahan administrasi. Dengan membawa dokumen palsu atau pelanggaran sejenis.

    Keempat, pelanggaran terjadi pada perhitungan suara, seperti banyak kertas suara rusak. Kondisi kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan.

    Kelima, perubahan data atau penggelembungan suara paslon tertentu.
    Sehingga terdapat perbedaan data pemilih dalam rekpitulasi suara.

    Khusus Pilkada serentak terakhir 2020 ini, banyak pelanggran protokol kesehatan. Mengingat antara pemilih, petugas, dan pemantau atau pengawas tidak ada sanksi khusus jika melakukan pelanggran terhadap Prokes Covid-19, walaupun sudah menjadi syarat dan ketentuan selama proses pencoblosan atau pemungutan suara.

    Apalagi, daerah dengan zona merah dan oranye, juga disinyalir masyarakat pemilih ketakutan terhadap penularan virus Corona sangat tinggi, hal inilah dikhawatirkan rawan pelanggaran terhadap kertas suara dan proses penghitungan.

    Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim menyatakan daerah panas juga diprediksi tinggi potensi pelanggaran saat hari H pemilihan serentak 9 Desember nanti.

    Hal tersebut disampaikan tersebut, Shisin —sapaan akrab
    Dewita Hayu Shinta— yang juga anggota KPU Jatim periode 2014-2019. Bahwa
    daerah panas dalam hal ini adalah wilayah yang menggelar Pilkada saat pandemi dan termasuk daerah yang banyak terkonfirmasi pasien positif covid-19.

    Misalnya Situbondo, Pasuruan Kota, Malang, di sana menurut prediksi akan berpotensi banyak pelanggaran, antara lain karena penyelenggara masih ada rasa was-was saat melaksanakan tugas karena takut tertular.

    JaDI mendapatkan informasi, banyak penyelenggara pemilu di level bawah, seperti KPPS maupun pengawas Desa, atau pengawas TPS, merasa khawatir melaksanakan tugasnya, manakala harus mendatangi tempat isolasi atau rumah sakit dimana pasien covid-19 dirawat sementara pasien tersebut memiliki hak suara.

    Dari sisi inilah dimungkinkan akan banyak terdapat pelanggaran. Misalnya tidak terpenuhinya hak suara, karena yang bersangkutan masih dalam masa isolasi atau perawatan karena terpapar covid.

    sejauh ini segala kelengkapan TPS semaksimal mungkin diberikan sesuai prokes, antara lain kewajiban menggunakan masker, hand sanitizer, sarung tangan, mengukur suhu tubuh dan menjaga jarak.

    Sedikitnya ada 12 hal baru di TPS yang harus dilaksanakan sesuai regulasi. Termasuk KPPS harus mendatangi pasien yang terpapar covid yang tengah dirawat atau tengah isolasi mandiri.

    Pilkada (lanjutan serentak) sekaligus Pilkada terakhir secara mandiri (pemilihan kepala daerah sendiri), masih sangat rawan pelanggran murni perebutan suara dan kecurangan, serta pelanggran terhadap syarat dan ketentuan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Kita tunggu sejauhmana terjadi pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada pertama dalam sejarah pada masa pandemi Corona. (*)

    Penulis : Djoko Tetuko Abdul Latief

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan