Jumat, 14 Juni 2024
29 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPenghargaan Lagi, Semoga CETTAR Pemprov Jatim Makin Optimal

    Penghargaan Lagi, Semoga CETTAR Pemprov Jatim Makin Optimal

    Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi.com

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) setiap akhir tahun atau bulan penghargaan, seperti musim panen terus menerus secara bergelombang menerima penghargaan.

    Tetapi, keberhasilan dan kesuksesan Jatim memang tidak bisa dibandingkan dengan daerah atau provinsi lain, mengingat dengan motto CETTAR memang kinerja ASN diminta secara khusus mengikuti irama itu, walaupun belum optimal.

    Mengapa? Motto Gubernur Khofifah dan Walil Gubernur Emil Dardak, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena menyangkut “budaya lama”. Kalau bisa lama mengapa dipercepat, kalau bisa sulit mengapa dipermudah.

    Diketahui,
    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima dua penghargaan dari MenPANRB. Penyerahan dilakukan secara virtual oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin, Rabu (25/11/2020).

    Penghargaan Top 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 Kategori Pengelola Aspek dengan Keberlanjutan Inisiatif Terbaik, dan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk Klinik BumDes yang diselenggarakan MenPAN RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi).

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Khofifah di Gedung Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Jakarta.

    Baca juga :  Menjaga Marwah Bulan Besar (Dzulhijjah)

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pendorong semangat Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bertekad meningkatkan inovasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.

    Diketahui, Pemprov Jatim memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan respon cepat atas pengaduan yang diberikan masyarakat merupakan bentuk upaya realisasi jargon CETTAR yang dimiliki Pemprov Jatim.

    Sejalan dengan motto itu, kinerja ASN Pemprov Jatim terus didorong dan dipacu, Cettar yaitu Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif, maka motto ini akan mengalir ke semua sendi layanan perangkat daerah. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi, lebih cepat serta lebih responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat Jatim.

    Seperti dilansir dari Press Release Kemenpan-RB bahwa Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2020 ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Meski kompetisi dilaksanakan di tengah pandemi ternyata tidak menyurutkan partisipasi peserta yang terdiri dari instansi pemerintah dan unit pengelola pelayanan.

    Baca juga :  Menjaga Marwah Bulan Besar (Dzulhijjah)

    Di tahun yang ketiga ini, terdapat peningkatan peserta yang signifikan pada Kompetisi yang digelar oleh Kementerian PANRB bersama Ombudsman RI (ORI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta didukung oleh United States Agency for International Development (USAID).

    Penghargaan pelayanan publik semestinya lebih terukur dan lebih memihak kepada publik, termasuk memberi pemahaman tentang maklumat pelayanan dan standar pelayanan sebagai amanat UU Pelayanan Publik.

    Sebagaimana asas dan tujuan UU Pelayanan Publik, bahwa Undang-Undang ini berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

    Dengan tujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

    Baca juga :  Menjaga Marwah Bulan Besar (Dzulhijjah)

    Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman kepada publik tentang “maklukat pelayanan”, yaitu bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan.

    Sehingga publik wajib mendapatkan “standar pelayanan”, yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

    Pemprov Jatim sudah mencanangkan melakukan berbagai perubahan dan percepatan dalam pelayanan publik, tetapi masih belum semua dijalankan dengan baik. Masih banyak pelayanan publik mempermainkan rakyat atau publik, masih jauh dari CETTAR, menyimpang dari Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, juga “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (*)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan