Kamis, 13 Juni 2024
32 C
Surabaya
More
    Jawa TimurPasuruanPPDI Geruduk DPRD Pasuruan Minta Kenaikan Tunjangan

    PPDI Geruduk DPRD Pasuruan Minta Kenaikan Tunjangan

    PASURUAN (Warta Transparansi.com) – Puluhan perwakilan perangkat desa yang tergabung Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kab.Pasuruan, pada Senin (23/11/2020) mendatangi gedung wakil rakyat DPRD Kab.Pasuruan, khususnya pada komisi I.

    Ikhwal kedatangan para perangkat desa (PPDI) tersebut, untuk mengadukan dan meminta kesejahteraan bagi perangkat desa,yang selama ini menjadi garda terdepan melayani masyarakat serta bekerja non stop 24jam.

    Kami memohon pada komisi 1 untuk dapatnya membantu meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Dimana selama ini gaji perangkat desa total Rp.2,4juta/bulan, terinci Rp.1,7juta (penghasilan tetap) dan Rp.650ribu (tunjangan). Penghasilan itu belum terpotong Rp.149ribu untuk iuran BPJS dan pajak penghasilan, artinya rata-rata perangkat desa menerima penghasilan bersih Rp.2050ribu/bulan,” ucap Son Haji Ketua PPDI Kab.Pasuruan.

    Lebih lanjut, disampaikan Nurai. Dengan penghasilan Rp.2050/bulan yang kami terima. Setidaknya belum memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak(KHL), yang mana jam kerja kami melayani masyarakat wajib setiap saat dibutuhkan atau siap 24jam.

    Untuk itu kami (perangkat desa) meminta anggota dewan khususnya komisi 1,sebagai jembatan kami pada pihak Pemkab Pasuruan untuk menaikan uang tunjangan perangkat desa dari Rp.650ribu menjadi Rp.1,5juta atau disesuaikan dengan kebijakan Pemkab Pasuruan (Bupati),” imbuh perangkat desa dari Desa Martopuro,Kecamatan Purwosari yang juga menjabat sebagai Sekretaris PPDI Kab.Pasuruan.

    Mendapati keluh kesah perwakilan perangkat desa, Ketua Komisi 1 Dr.Kasiman menyampaikan.

    Permintaan bapak-bapak sejatinya telah kami sampaikan pada Pandangan Umum (PU) nota keuangan Bupati Pasuruan pada APBD 2021 minggu lalu. Pada PU hampir seluruh fraksi yang ada meminta adanya kenaikan kesejahteraan kepala desa, BPD dan perangkat desa. Hal ini telah disesuaikan dengan usulan Bupati Pasuruan menaikan UMSK Kab.Pasuruan 2021 sebesar 5,65% dari sebelumnya.

    Namun demikian kenaikan pada kesejahteraan kepala desa,BPD dan perangkat desa disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah. Pada nota keuangan APBD 2021 yang disampaikan oleh Bupati Pasuruan sebesar Rp.3,4trilyun atau ada penurunan hampir Rp.2milyar dari tahun 2020. Perlu diketahui pula bahwa, saat ini hampir seluruh Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia sedang konsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat terjangan pandemi covid-19.

    Untuk itu kami meminta agar para perangkat desa agar lebih bersabar serta melihat kekuatan keuangan daerah (Pemkab Pasuruan), artinya berapa pun nantinya kenaikan kesejahteraan yang akan digodok oleh executif dan executive diterima dengan lapang dada,”pungkas Ketua Komisi 1 DPRD Kab.Pasuruan.(hen)

    Reporter : Henry Sulfianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan