Netralitas dan Potensi Abuse of Power Abah Dhimam Host “Cangkrukan Demokrasi Sehat”
SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Perhelatan Pemilukada serentak pada 9 Desember 2020, bukan hanya menjadi hajat demokrasi rakyat. Jurnalis senior, mantan Pimred Surya dan Jawa Pos, Dr. H. Dhimam Abror Djuraid terpanggil untuk berperan aktif mengajak masyarakat, khususnya Pemilhan Walikota (Pilwali) Surabaya bisa menjadi wahana pendidikan demokrasi bagi warga Surabaya secara sehat dan bermartabat.
Inisiator dan penggagas acara “Cangkrukan Demokrasi Sehat”, Abah Dhimam Abror – sapaan akrab, mantan Ketua Asprov PSSI Jatim (dulu masih disebut Pengda PSSI), tetap dengan sentilan-sentilan segar dan membungkus majelis demokrasi di Hotel Mercure Mirama Surabaya, Jl. Raya Darmo, Jumat (2/10/2020) bisa gayeng dan lebih hidup.
Apalagi, para rasasumber dan audent yang dihadirkan punya kesetaraan untuk berkomitmen membangun dan siap mengawal Pemilukada secara jujur, adil (jurdil) dan tetap mematuhi protokol kesehatan di era pandemic Covid-19.
Sebagai pengatur acara alias host, Abah Dhimam Abror Djuraid, juga Wakil Dewan Pakar SMSI Pusat, mampu membuka cara berpikir dan menghadirkan nara sumber berbobot, walau dari karir politik tergolong generasi muda, diantaranya Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari PKS, Dr. Agus Mahfud Fauzi, pengamat politik Unesa, dan Novli Benardo Thyssen, Ketua KIPP Jatim.
Hanya H. Abdul Malik, SH, MH, praktisi dan politisi yang punya pengalaman seperti pengamat.
“Secara khusus, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya warga Surabaya untuk cerdas dalam mensikapi Pilwali Surabaya. Apakah, memang kesertaan semua pihak bisa bersikap netral atau berpotensi terjadi abuse of power (penyimpangan dalam jabatan) yang biasanya dimotori oleh tim Incumbent (petahana),” ungkap Abah Dhimam, kemarin.
Sebelum diberikan kesempatan, masing-masing narasumber menyampaikan gagasan, Abah Abror mulai memancing undangan yang berlatar belakang aktivis, pemerhati, dan banyak kalangan jurnalis untuk berpikir kritis dan tidak saling melakukan kampanye hitam dan mampu menyajikan program actual ke depan, demi kemajuan Surabaya.
Paparan narasumber cukup menarik. Reni, sebagai pimpinan legislator berusaha memadukan program penggunaan anggaran dengan eksekutif, khususnya di era pandemic Covid-19.
Sayangnya, respon dari eksekutif (Walikota) belum merata.
Sedang Novli mengungkapkan temuan KIPP Jatim, bahwa Walikota Tri Rismaharini melakukan pelanggaran dan patut disemprit ternyata berimplikasi adanya ancaman dan dibully. “Inilah resiko yang terjadi. Tapi, semua harus ikut aktif memantau dan pengawasi proses Pilwali berjalan sesuai aturan, jurdil dan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara utuh,” paparnya.
