foto: Wakil ketua Komisi A Hadi Dediansyah

Surabaya (WartaTransparansi) – Komisi A DPRD Jatim meminta agar Gubernur Jatim untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim sebagai penguatan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum).

Dalam Perda 1/2019 terdapat sanksi bagi pelanggar aturan seperti protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Sanksi atas pelanggaran aturan tersebut seperti halnya denda administrasi, pencabutan izin, penghentian kegiatan, kurungan pidana tiga bulan penjara.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengatakan disahkannya Perda 1/2019 pada 27 Juli 2020 untuk melindungi masyarakat. Maka dalam regulasi tersebut penegakan hukumnya Satpol PP akan dibantu oleh Polri dan TNI.

“Perda ini bentuk perlindungan masyarakat. Karena DPRD telah mengesahkan perda, sebaiknya agar aktualisasi di lapangan, penegakkan hukum Satpol PP di bantu polisi, TNI,” kata Dediansyah, Jumat (7/8/20).

Politisi asal Gerindra itu menegaskan, agar penegakan Perda bisa berjalan maksimal, Gubernur Khofifah seharusnya segera menerbitkan pergub. Mengingat tanpa adanya pergub, perda akan menjadi macan kertas.

Pergub bisa menjadi payung hukum dalam pelaksanaan di lapangan. Sehingga tidak terjadi gesekan di masyarakat. Penegak hukum akan berpijak pada legitimasi yang sah dalam menindak pelanggar aturan. “Biar para penegak hukum di lapangan ada payung hukumnya secara konkrit.Karena perda sebagai acuan dan pelaksanaannya ada di pergub dan tidak menjadi macan ompong, maka teknisnya (pergub) agar segera di sahkan,“ pintanya.

Terkait minimnya personil Satpol PP Jatim, Komisi A meminta agar Pemprov melakukan MoU dengan kabupaten/kota untuk saling membantu dan mendukung dalam hal SDM.

Menurutnya, Perda Jatim memang berlaku di seluruh daerah di Jawa Timur. Hanya saja yang mempunyai wilayah adalah kabupaten/kota sehingga dibutuhkan sinergitas antara Satpol PP provinsi dengan kabupaten/kota.

“Karena perda ini menjadi perlindungan masyarakat, maka harus ada kerjasama yang baik antara provinsi dengan kabupaten/kota. Karena kalau tidak diterapkan kerjasama bisa terjadi kendala,” tegasnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Perubahan Perda No 1 Tahun 2019 sudah berseiring dengan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Inpres itu memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol Kesehatan terkait COVID-19 berupa kerja sosial hingga denda administratif. “Inpres sudah berseiring dengan Perda No 1 tahun 2019,” kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, sanksi dalam Perubahan Perda 1/2019 juga memuat sanksi bukan bertujuan masyarakat takut. Tetapi sanksi sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim. (sr)