SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mensinyalir adanya persaingan tidak sehat disejumlah pabrik gula di Jawa Timur menyangkut soal bahan baku yang akan diolah.
“Saat ini yang diperlukan mencari solusi untuk perluasan lahan areal tanam tebu sehingga di musim giling 2020, produksi akan makin bagus,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, sesuai UU 23/2014 tentang pemerintah daerah bahwa urusan kehutanan jadi kewenangan Pemprov. Menurut Yudha, Perhutani memiliki areal luas yang bisa dikerjasamakan dengan petani dengan penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
“Yang peruntukannya juga untuk ketahanan pangan termasuk tebu,” jelas politisi asal fraksi Partai Golkar ini.
Yudha menyarankan perlu adanya sinergi melalui Focus Group Discussion (FGD) atau sinergitas dengan pihak lain. Pemprov dengan DPRD, Perhutani, LMDH dan Pabrik Gula serta koperasi petani.
“Dengan harapan Perhutani mendapatkan tambahan untuk setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), petani atau LMDH mendapat legalitas atas pemanfaatan lahan Perhutani dan bantuan budidaya dari Pabrik Gula. Dan Pabrik Gula mendapat pasokan tebu yang lebih pasti,” bebernya.
Seperti diberitakan, puluhan orang mengatasnamakan Komunikasi Serikat Pekerja Pabrik Gula Jawa Timur melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Jatim, Senin (13/7) lalu.
