SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jawa Timur menolak dengan tegas wacana interpelasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan rencana gugatan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui PTUN terkait mekanisme pengangkatan direktur utama dan kekosongan direksi di Bank Jatim.
Hal itu diungkapkan anggota FPG Mochamad Alimin menjawab WartaTransparansi.com, Selasa (14/7/2020). Pihaknya menganggap bahwa wacana interpelasi dan gugatan ke OJK oleh Komisi C adalah pendapat perorangan dan tidak mewakili Komisi C.
Alimin sependapat penentuan Dirut Bank Jatim harus melalui aturan dan tahapan tahapan serta komitmen personal yang sangat tinggi. Ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak boleh ujug ujuk (tergesa-gesa). Hanya saja interpelasi, apalagi gugatan ke OJK, dianggap terlalu berlebihan.
Mochamad Alimin yang juga anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ini menjelaskan, persoalan yang dianggap sebagai kesepakatan komisi C terkait dengan interpelasi, itu tidak ada. Kami pun juga tidak pernah ada rapat menyangkut soal interpelasi, apalagi atas nama komisi C. Kalaupun ada yang punya pemikiran seperti itu, ya hak masing masing anggota.
Dewan itu lembaga politik, siapapun boleh bicara. Tapi menyangkut soal interpelasi dan gugatan oleh Komisi C, tidak ada.
Ditemui di kantornya DPRD Jawa Timur, Alimin mengatakan, semangat untuk meningkatkan pendapatan dari sisi BUMD khususnya dari bank Jatim ini adalah sebuah keniscayaan, namun hal ini kan persoalan internal komisi yang bermitra dengan bank jatim untuk mendesain supaya sebagai salah satu BUMD ini semakin maju dan memberikan deviden yang tinggi kepada pemprov.
Komisi C membidangi masalah keuangan dan pendapatan daerah, memang harus memikirkan dan terus mendorong Pemprov agar bank Jatim terus survive dan maju.
Komisi C dan Bank Jatim itu bermitra. Dampak dari sebuah hubungan kemitraan inilah yang harus kita jaga, sesuai dengan pidato gubernur beberapa hari yang lalu, bahwa hubungan harmonis antara legislatif dan ekskutif harus di jaga supaya pembangunan di bidang ekonomi, pengelolaan pemerintahan, infrastruktur dll, bisa berjalan dengan baik, hal itu saya anggap sudah tepat.
Fraksi Golkar tetap solid dan mendukung program program Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, karena jelas selama Bu Khofifah menjabat, hasilnya sangat dirasakan oleh rakyat.
“Pokoknya sepanjang program gubernur Khofifah muaranya untuk kepentingan rakyat banyak, maka Fraksi Golkar akan mendukung. Juga sebaliknya jika program gubernur tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat, Fraksi Golkar perlu berkomunikasi dengan gubernur,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi C melalui Ketuanya M. Fawaid menganggap Gubernur lambat merespon rekomendasi legislatit menyangkut pengangkatan direksi bank Jatim yang disampaikan pada akhir April lalu.
Sementara terdengar kabar bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan berlangsung akhir Juli mendatang. Besar kemungkinan, RUPS tersebut akan mengangkat direksi Bank Jatim yang baru. (min)
