JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Perjalanan DPD RI untuk membantu fasilitasi pengaduan dan aspirasi dari DPRD dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Jember, atas kebuntuan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD setempat akhirnya membuahkan hasil. Selasa (7/7/2020) kemarin, enam (6) butir kesepakatan berhasil diputuskan para pihak untuk dijalankan sebagai solusi.
“Alhamdulillah, atas respon cepat dari Kementerian Dalam Negeri, kami dari DPD RI dapat mewujudkan pengaduan dan aspirasi dari DPRD dan sejumlah elemen masyarakat Jember, yang beberapa waktu lalu telah datang ke DPD RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Bahkan waktu itu, langsung kami pertemukan juga dengan Pak Mendagri Tito,” ungkap Ketua Badan Akuntalibilitas Publik (BAP) DPD RI Sylviana Murni.
Senator asal DKI Jakarta itu memang mendapat tugas untuk mengawal proses mediasi dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan DPRD dan elemen masyarakat Jember. Karena itu, Sylviana terlibat sejak awal dalam proses tersebut. Hingga puncaknya, Selasa kemarin, melalui proses rapat yang cukup lama.
Selain Ketua BAP DPD RI, hadir dalam rapat mediasi tersebut, Bupati Jember Faida, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan jajaran pimpinan lainnya. Sementara dari Kemendagri, hadir sebagai pimpinan rapat, Plt. Sekjen Kemendagri M. Hudori. Selain itu tampak pula Irjen, Dirjen Otoda, Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Dirjen Bina Keuangan Daerah.
