Zahrul Azhar As'ad

Bagaimanakah dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskalan Besar) yang hanya 14 hari ?. Sementara pasien virus corona dapat menyimpan patogen penyebab penyakit virus ini (COVID-19) di saluran pernapasan selama 37 hari.

Dengan demikian, pasien-pasien yang terjangkit bisa menularkan virus corona selama sekitar lima pekan. Lantas jika PSBB diniatkan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, ya mestinya dilakukan 51 hari.

Kenapa 51 hari ? Anggap saja 7 hari pra adalah masa pendataan dan pemeriksaan awal dengan populasi yang banyak dan 7 pasca adalah untuk memastikan terpenuhinya masa 37 hari dari yang terdata paling akhir pada pendataan pra .

Ini kalau murni bicara dari sisi epidemologi. Ya,
permaslahannya kuatkah masyarakat dan pemerintah menerima konsekuensinya terutama dalam kaitannya pemenuhan hajat hidup masyarakat ?

Jika PSBB yang sekarang ini diterapkan belum maksimal maka perlu ada evaluasi dalam pelaksanaannya , saya menawarkan konsep PSBP (Pembatasan Sosial Berbasis Protokol). Hal ini selaras dengan himbauan presiden yang mengajak kita untuk “Berdamai” dengan covid 19.

PSBP tidak mengharuskan menutup akses dan menutup aktiftas perekonomian asal dengan menerapkan protokol yang telah ditetapkan . Dengan seperti ini maka kegiatan keekonomian tidak sampai lumpuh.

Penerapan PSBP ini memerlukan keterlibatan semua pihak , bukan hanya gugus tugas saja , tapi semua elemen masyarakat harus dilibatkan.
Memang kita harus “berdamai” dengan covid 19 hingga vaksin benar benar ditemukan.

Ide ini memang sedikit mengarah kepada konsep HERD IMMUNITY tapi tidak sampai membiarkan tingkat kematian yang tinggi .
Konsep herd immunity atau Kekebalan kelompok atau kekebalan kawanan adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindung.

Konsep ini bisa dijalankan walau tanpa adanya vaksinasi tetapi memang resiko kematian akan sangat tinggi jika akses kesehatan dan prosentase jumlah nakes (tenaga kesehatan) yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk .

PSBB yang sekrang ini menurut saya masih belum bisa dikatakan berhasil atau tidak karena memang basis data nya juga bisa dikatakan tidak valid jika menggunakan standart data epidemologi.

Selama pemerintah lintas sektoral dan level masih jalan sendiri sendiri maka data tidak akan didapatkan secara komperehensif , data riwayat pasien itu sudah ada tinggal dipegang oleh siapa dan di olah oleh siapa agar bisa bunyi menjadi satuan data ya saling melengkapi.

(Oleh : Sahrul Azhar Asumta-Gus Hans, Penasehat GP Anshor Jatim)