Oleh: H. S. Makin Rahmat, SPd. SH., MH
SELAIN mengikuti perkembangan update berita nasional terkini dan daerah, khususnya tidak akurnya elit Sidoarjo serta OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo Cs, ada kebiasaan baru
mengarah ke arah ketagihan dan harapan. Siapa lagi kalau bukan mengikuti sepak terjang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Jabatan strategis selaku Menkeu di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terus membuat gebrakan tiap hari. Aksi Menkeu “Coboy”, julukan Purbawa penerus Sri Mulyani ini bikin deg-degan para penggarong uang rakyat, mafia migas, hingga tengkulak anggaran.
Sejauh mana strategi, kiat dan aksi pria kelahiran Bogor, Jawa Barat, 7 Juli 1964 bertekad mewujudkan Indonesia merdeka ekonomi? Jujur langkah sporadis mantan alumni ITB, Master of Science (MSc) dan Doktor (Ph.D) bidang Ilmu Ekonomi, Purdue University, Amerika Serikat diluar nalar pemikiran normatif cendekiawan ekonomi.
Posisi melekat sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Dirut PT Danareksa Securities (2006-2008) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga 2025, terus membikin gebrakan yang membuat rakyat ‘melek’. Betul-betul fenomenal. Hampir tiap hari mewarnai berita nasional yang berpihak kepada data dan kepentingan kesejahteraan rakyat.
Saat kontroversi terkait dana APBN yang mengendap di pemerintah daerah (Pemda) hingga mencapai Rp 233,11 triliun lebih, puluhan Gubernur, Walikota dan Bupati protes. Ternyata, mantan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), mengurai dengan transparansi data dari Bank Indonesia. Oh, ternyata ada oknum pejabat yang mengambil keuntungan pribadi.
Begitu pula saat mengulik harga pertalite seharusnya kisaran Rp 4 ribu per liter, lantas kemana subsidi dan nilai jual SPBU dipermainkan. Sebagai mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020) tentu sangat mengerti trik dan permainan kotor di Pertamina, termasuk jual-beli BBM ilegal.
Mari kita ulas satu persatu yang saat ini masih booming. Dana anggaran daerah yang ngendon di bank mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025, meningkat 21,05% dibandingkan tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa banyak pemda yang belum mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Purbaya hanya menyentil pentingnya meningkatkan penyerapan anggaran di daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal. Akhirnya terurai beberapa alasan utama lambatnya belanja daerah, masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, fluktuasi pendapatan daerah, dan keterbatasan sumber daya manusia.
Mengatasi hal tersebut, Purbaya menyarankan pemda perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Lantas bagaimana langkah Menkeu menghadapi mafia migas, pajak, dan pemerintahan? Sekali lagi, kompetensi dan profesionalisme Purbaya langsung membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas dengan melibatkan tokoh-tokoh kredibel dan independen yang bertugas mengawasi dan melakukan audit menyeluruh terhadap Petral.
