Lalu pada tahun anggaran 2020 dana desa juga diarahkan untuk bantuan sosial dampak Covid-19, untuk itu hendaknya tetap dimonitor dan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Menghadapi tekanan pertumbuhan ekonomi berbagai kebijakan dilakukan untuk relaksasi mendorong kinerja pelaku usaha, hendaknya Provinsi Jatim memperhatikan keberlangsungan kehidupan UMKM agar mampu recovery meningkatkan usahanya,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan bahwa kebijakan nasional di bidang pendidikan mengalami perubahan serius karena transisi kepemimpinan di tingkat sistem dan standarisasinya juga sangat berbeda. Terlebih dengan dilakukan cara belajar di rumah, untuk itu harus benar-benar dicermati dan didukung dengan regulasi yang pasti agar tidak menyulitkan di satuan pendidikan.
Sementara tahun anggaran 2020 ini kebijakan bantuan jaring pengaman sosial akan terus dijalankan didukung dengan anggaran pusat dan daerah hendahnya dapat dipastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak tertutupi data penerimanya.
Menyinggung soal lumbung pangan Jatim, Fraksi Golkar menilai adanya lumbung pangan yang dibuka oleh Provinsi Jawa Timur juga berlaku di daerah diluar Surabaya dan harganya juga tidak memberatkan.
Fraksi Golkar meminta Gubernur untuk terus menekan perkembangan Covid-19 dengan pengendalian terhadap kabupaten kota yang masuk zona merah agar lebih konsisten menerapkan protokol kesehatan selain agar tidak terburu-buru untuk melonggarkan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Pemprov Jatim kata Pranaya Yudha Mahardika juga menyampaikan mengenai instruksi presiden bahwa daerah untuk menggunakan energi dan sumber daya untuk bisa mencapai target kurva menurun di akhir Mei 2020, Provinsi Jawa Timur perlu merencanakan lebih awal perubahan APBD 2020 karena akan terkait dengan postur anggaran yang dimiliki cukup berbeda guna memberi ruang waktu untuk memberi dukungan lebih besar sesuai peraturan daerah atau Perda.
Pendapat akhir fraksi diawali dari Fraksi PPP dan terakhir Fraksi PAN. Sembilan fraksi di DPRD Jatim sepakat dan menerina LPJ Gubernur tahun 2019. (min)
