Jumat, 26 Juli 2024
26 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaPemkab Pasuruan Siapkan Rp 8 M Untuk Orang Miskin Mendadak

    Pemkab Pasuruan Siapkan Rp 8 M Untuk Orang Miskin Mendadak

    PASURUAN (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan anggaran sebesar Rp 8 milyar yang diperuntukkan untuk masyarakat tak berpenghasilan, bahkan miskin mendadak (Misdak) akibat dampak Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

    Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya mengatakan, anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

    Dalam realisasinya, besaran uang tersebut akan dipergunakan untuk pembelian paket sembako yang akan dibagikan pada warga Kabupaten Pasuruan yang paling  terdampak dari sisi perekonomian. Seperti tukang ojek, PKL (pedagang kaki lima), kuli bangunan, tukang becak, dan penerima lainnya.

    “Kita sudah merencanakan penganggaran ini. Ini adalah bagian dari upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan dari sisi social kemasyarakatan,” kata Anang, saat ditemui di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Minggu (12/04/2020).

    Baca juga :  SWL Akan Dibangun Dipesisir Timur Surabaya

    Sampai sejauh ini, Pemkab Pasuruan masih mendata jumlah warga terdampak yang akan menerima bantuan ini. Menurut Anang, para penerima ini diprioritaskan pada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti PKH (program Keluarga Harapan) dan bantuan lainnya.

    “Kalau yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat tidak menjadi skala prioritas kita. Paket sembako ini lebih dititik beratkan pada warga yang terkena imbas paling berat, yakni PKL, tukang ojek, kuli bangunan, tukang becak dan sebagainya,” jelasnya.

    Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Setda) Kabupaten Pasuruan itu menegaskan bahwa penyiapan anggaran sebesar Rp 8 Milyar juga dalam rangka menindaklanjuti intruksi Pemerintah Pusat yang meminta semua Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak paling buruk akibat Pandemi Covid-19.

    Baca juga :  Kisruh di PWI Pusat, Puluhan Wartawan Jatim Tuntut KLB

    “Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa perekonomian Negara bisa minus 0,4 persen akibat Covid-19 ini. Maka dari itu, setiap pemerintah daerah harus bisa membantu masyarakat yang terdampak paling buruk, yakni warga miskin dan tak berpenghasilan,” terang Anang. (hen)

    Sumber : WartaTransparansi

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan