Sabtu, 10 April 2021
27 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaSahat Setuju Dengan Ketua KPK Tidak Boleh Ada Transaksi Dalam Pengesahan...

    Sahat Setuju Dengan Ketua KPK Tidak Boleh Ada Transaksi Politik Dalam Pengesahan APBD

    SURABAYA – Wakil ketua DPRD Jawa Timur ,SH, menghadiri  Rakor dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Convention Hall Grand City Surabaya, Kamis (9/1/2020).

    Rakor tersebut menghadirkan narasumber utama Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri. Selain Gubernur , hadir pula Kapolda Jatim , Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Kejati Jatim Mohammad Dhofir, Kapolres Jatim, Dandim se Jatim, Kejari se Jatim, Kadis OPD dilingkungan Pemprov, dan para Camat.

    Rakor dengan tema ” mewujudkan pemerintahan yang aman dan akuntabel dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat seiring dengan Perpres 80/2019.

    Forkompimda Jatim : Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Kejati Jatim Mohammad Dhofir, Perwakilan Bank Imdonesia, Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, dalam Rakor Sinergitas Pemerintahan se Jatim.

    Baca juga :  Warga Surabaya Mulai Manfaatkan Fasilitas JKS 

    Sahat menyatakan penekanan Ketua KPK Firli Bahuri agar tidak bermain main dengan penggunaan anggaran adalah sangat tepat ditengah maraknya kepala daerah  yang kini berhadapan dengan masalah hukum atau terkena OTT KPK.

    Apalagi kemudian Pak Firli juga ingin bertemu dengan Calon kepala daerah peserta pilkada serentak pada September 2020, lalu ketua DPRD dan KPU serta yang menggelar pilkada. “Beliau sangat serius dalam  melakukan pencegahan di Jawa Timur,” ungkap Sahat yang juga Ketua Fraksi Partai Jawa Timur ini.

    Pihaknya menilai diawal kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri dengan melakukan OTT terhadap Bupati dan membuktikan  hal serius agar pejabat pemerintah tidak bermain main terutama belanja barang dan jasa. Pesan ketua KPK tentu juga untuk anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dan siapa saja yang bersentuhan dengan APBN maupun APBD.

    Baca juga :  Gempa M 6,7: Di Lumajang, Tiga Orang Meninggal

    Dalam kesempatan Rakor  Ketua KPK yang baru tersebut mengatakan, Saya sebenarnya tidak happy kalau ada bupati/walikota yang tertangkap tangan KPK. Saya tidak bahagia. Makanya, saya diundang Bu Gubernur Jatim dalam Rakor , saya hadir,” tegasnya.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    Komentar

    guest
    0 Komentar
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan