Dijelaskan antara 2016 sampai 2019 KPK telah melakukan OTT sebanyak 87 kali, mengamankan 122 tersangka, 22 kepala daerah. Dari kasus tersebut KPK mengamankan sekitar Rp 1,3 trilyun yang bersumber dari uang denda, uang pengganti dan uang rampasan. Dari uang yang dihasilkan tersebut jika di bandingkan dengan biaya operasional KPK tidak imbang. Saya bertemu Menteri Keuangan dan saya tanya berapa keuangan negara untuk KPK hingga saat ini, angkanya sudah mencapai sekitar Rp 3,3 trilyun. Namun KPK telah mengamankan uang negara ratusan trilyun rupiah.
Komjen Pol Firli mengatakan hari ini dan kemarin ada yang bertanya kok hanya dua saja yang kena OTT (Bupati Sidoarjo dan Ketua KPU). Pertanyaan ini sesungguhnya adalah gambaran kita bahwa masih ada yang harus kita benahi.
Masih ada kepala daerah yang bermain main terhadap belanja barang dan jasa di akhir masa jabatannya.
Bahkan kata Firli ada kepala daerah di Kalimantan Timur kena OTT. Padahal pejabat itu sudah menerima SK untuk mutasi ke Jakarta. Dia tidak segera pindah karena ternyata masih menunggu uang dari pengusaha. Kalau saja dia segera pindah maka dia terhindar dari OTT.
Saya sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Jatim dalam berbagai kesempatan bertemu dengan ketua DPD Golkar kabupaten/kota juga wanti wanti agar kader partai yang duduk di legislatif dan di pemerintahan untuk berhati hati dan tidak bermain dengan anggaran. Kalau sampai ada kader yang terlibat , maka bicaranya aturan partai. Selain itu juga menurunkan citra partai. ujar Sahat Tua Simanjuntak mengakhiri. (min)
