6. Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan berwatak kerakyatan.
Dilokasi yang sama, Administratur KPH Kediri, Mustopo,mengatakan, terkait dengan dugaan mafia hutan yang menyewakan lahan, Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Kami menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum. Jika ada korban, laporkan apabila merasa dirugikan,” kata Mustopo.
Sementara, Mustopo dan jajaran KPH Kediri bersama Kapolres Kediri Kota beserta jajaran, juga mengajak mediasi perwakilan dari para pengunjuk rasa. Meski, mediasi berlangsung alot dan berjalan sekitar 5 jam lamanya, akhirnya membuahkan hasil dengan Berita Acara sebagai berikut :
Menindaklanjuti permintaan tanda tangan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) PKTH Danar Kelud Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, belum dapat kami penuhi karena :
1. Lokasi Pengajuan Kerjasama Administrasi Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang masuk kawasan hutan saat ini sudah dikerjasamakan dengan Lembaga Lain (LMDH Wana Sejahtera Desa Wonorejo Kecamatan Puncu, sesuai Nomor : 11/NKK/KDR/DIVRE JATIM/2019 – NOMOR : 01/NKK/LMDH-WS/2019 seluas 862,5 Ha dan LMDH Budidaya Desa Satak Kecamatan Puncu sesuai Nomor : 09/NKK/KDR/DIVRE JATIM/2019 – NOMOR : 01/NKK/LMDH-BD/2019 seluas 361,0 Ha).
2. Untuk menyelesaikan Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Asmorobangun Kecamatan puncu Kabupaten Kediri dan memperlancar pembuatan NKK perlu dibentuk Tim Penyelesaian Konflik yang terdiri dari, Muspika Kecamatan Puncu, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Cabang Dinas Kehutanan Trenggalek, Perum Perhutani, Pemerintah Desa, KTH/PKTH dan LMDH serta Pendamplng LMDH dan KTH/PKTH dengan Jadwal partemuan tanggal 17 Januari 2020.
3.Perum Perhutani akan segera merevisi kerjasama dengan pihak lain yang selama ini masuk administrasi Desa Asmorobangun, sesuai dengan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 dan P.39 tahun 2017.
Selanjutnya, salah satu peserta aksi, Amin Thohari sekaligus Ketua DPW Gema Jatim, juga memaparkan paska proses mediasi. Dari hasil aksi yang dilakukan, pihaknya merasa bersyukur, karena mencapai kesepakatan yang mufakat secara luar biasa. Meskipun, perjuangan masyarakat belum bisa dikatakan selesai sepenuhnya, karena masih ada tahapan tahapan yang dilalukan.
Dalam menyikapi dinamika yang berkembang, memang masih menyisakan banyak konflik, khususnya di wilayah Manggis, antara KTH dan LMDH. Namun, kita masih fokus dan menunggu komitmen penyelesaian konflik yang ini dulu” ucapnya.(bud)
