“Karena hari ini baru 14 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan integrasi e-planning dan e-budgetting. Masih ada 24 kabupaten kota lagi yang belum dan menjadi PR kita,” tegas Khofifah.
Sebanyak 14 kabupaten kota yang sudah menerapkan e-planning dan e budgetting adalah Pemkab Banyuwangi, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Sedangkan untuk Pemkot ada Surabaya, Probolinggo, Blitar dan Madiun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dalam sambutannya yang dibacakan oleh direktur perencanaan anggran mengatakan, bahwa Pemprov Jatim merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi.
Integrasi ini mencakup mulai perencanaan, penganggaran hingga evaluasinya. Bahkan, dirinya menyebut bahwa Pemprov Jatim selangkah lebih cepat dari pemerintah pusat.
“Pemprov Jatim adalah provinsi pertama yang melaksanakan SIPD terintegrasi, bahkan lebih dulu dari kami. Karenanya kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada Pemprov Jatim,” ungkapnya.
Menurut Syarifuddin, dalam implementasi percepatan ini terdapat peran kepala daerah selaku wakil pemerintah pusat. Khususnya dalam hal penyusunan dan pengawalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal.
“Lewat Gubernur selaku wakil pemerintah pusat maka APBD bisa terkawal sejak awal. Apalagi, lewat implementasi aplikasi yang sudah terintegrasi seperti yang telah diterapkan di Pemprov Jatim,” terangnya.
Dirinya menambahkan, apa yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim ini bisa menjadi role model di daerah-daerah lainnya.
“Sekali lagi kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemprov Jatim. Dan saya mohon jangan main-main dengan APBD, kita harus memahami dasar hukum yang ada,” tegasnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, antara lain Korwil VI Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Asep Rahmat Suwanda, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, Gatot Dwiyanto, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti.(min)
