SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pihak, khususnya pengusaha dan pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan impact investment, yaitu model bisnis yang tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan.
“Ekonomi syariah ini bisa bersatu padu dengan impact investing. Artinya, investasi yang mengalir bukan karena ingin mencari keuntungan semata, tapi juga bisa memberikan kontribusi sosial,” kata Wagub Emil-sapaan akrabnya, saat Seminar Nasional dan Peluncuran Buku “Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik” serta Buku “Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia” dalam rangka Festival Ekonomi Syariah Bank Indonesia Institute di Ballroom Grand City Mall Surabaya, Kamis (7/11) siang.
Wagub Emil optimis, pengembangan impact investment akan mampu meningkatkan perekonomian Jatim. Pasalnya, kesadaran para pengusaha, khususnya yang bergerak di ekonomi syariah, untuk berbisnis sekaligus memberi social impact makin tinggi di era sekarang. Dimana, profit dan kontribusi sosialnya bisa seimbang,
“Misalnya, bisa seperti wakaf dan dana bergulir, yang tidak mencari keuntungan. Atau bisa juga program berbentuk charity, dimana charity-nya sekian, kemudian sekiannya di financing secara sustainable. Ini adalah peluang besar, dimana pengembangan dari ekonomi syariah memungkinkan mobilisasi pendanaan yang lebih luas spektrumnya,” katanya.
Pentingnya pengembangan impact investment tersebut, lanjut Wagub Emil, karena pemerintah memiliki anggaran yang sangat terbatas. Sehingga membutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekonomi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap, ekonomi syariah bisa menjangkau ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, energi dan infrastruktur IT di kawasan kawasan terpencil. Semua itu adalah project-project yang bisa mendapatkan funding dari konsep impact investing dari syariah,” katanya.
Dijelaskannya, Pemprov Jatim memang memiliki anggaran yang cukup besar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut tidak bisa diutak-atik. Diantaranya untuk membayar 55.000 ASN di seluruh Jatim, baik tenaga pendidik, kesehatan, maupun administrasi.
