“Ini tidak bisa diutak-atik, siapapun gubernur, wakil gubernur, maupun DPRD-nya,” tegasnya.
Sementara sekitar 40 % dari APBD Jatim, imbuh Wagub Emil, baru bisa dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Salah satunya, adalah untuk menyediakan pelayaran perintis di wilayah kepulauan, guna melayani masyarakat di pesisir yang tidak bisa mengakses transportasi.
“Dua rute, kita sudah dapat 5.000 penumpang di kepulauan, ada yang ke Ra’as, ada yang ke Masalembu. Memang kita tidak beli kapalnya, tapi kita subsidi pelayarannya. Jadi financial gap-nya yang kita cover,” imbuhnya.
Contoh-contoh tersebut, lanjut Wagub Emil, merupakan sedikit gambaran bahwa pemerintah tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pembangunan di Jatim. Maka, pemerintah dengan tangan terbuka siap menyambut bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, seperti dana dari Islamic Finance.
“Inilah positioning dari Pemprov Jatim. Pemerintah harus hadir untuk mendorong ekonomi yang inklusif, Jadi, dukungan dari seluruh pihak tentu akan membuka banyak peluang, setelah dari sini, kita akan bertemu, dan membahas mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public private partnership untuk mendorong investasi,” tegasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, kepala BI Institute, Solikin M. Juhro, Deputi Gubernur BI Dodi Waluyo, para pejabat BI, serta ratusan peserta seminar. (guh)
