JAKARTA (WartaTransparansi.com) — Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalin sinergi untuk memperkuat program moderasi beragama. Kolaborasi lintas institusi ini dinilai penting, terutama di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu sentimen di dalam negeri.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, pertemuan lintas lembaga telah digelar pada 3 Juli 2025, dengan melibatkan Kemenko Polhukam, PBNU, Kantor Sekretariat Presiden, dan Kantor Komunikasi Presiden.
“Kemarin, kami membahas sinergi dan penguatan dalam menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun, toleran, dan damai. Ini merupakan prasyarat agar agenda pembangunan nasional dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Abu Rokhmad kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).
Abu mengatakan, moderasi beragama terus mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk PBNU dan Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain pelatihan intensif bagi penyuluh agama dan dai, peningkatan literasi keberagaman di kalangan pemuda, serta penguatan jaringan dakwah yang menekankan pada sikap moderat.
“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk mencegah potensi polarisasi di masyarakat. Kami ingin masyarakat tetap waspada, namun tidak terjebak pada provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa,” jelasnya.
Abu Rokhmad berharap, kolaborasi ini dapat memperkuat ketahanan sosial Indonesia di tengah dinamika global. Kemenag, PBNU, dan Kemenko Polhukam juga sepakat untuk menggelar forum dialog rutin dan memperluas jejaring moderasi hingga ke akar rumput melalui organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.
