DPRD Tetap Kritis Awasi Kebijakan Eksekutif

*Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya

DPRD Tetap Kritis Awasi Kebijakan Eksekutif
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

Baru-baru ini, hampir seluruh anggota dewan termasuk Forpimda dan kepala OPD hingga camat, ‘ditraktir’ makan siang oleh Risma di rumah dinas wali kota. Anda dan anggota dewan lainnya diceramahi tentang banyaknya peghargaan dan keberhasilan kota Surabaya, termasuk padatnya aktivitas Risma ke luar negeri. Kesan apa yang Anda tangkap dalam jamuan makan siang itu ?

Enggak diceramahi. Kesan itu tidak betul. Kami diundang ke kediaman. Ibu Wali Kota ingin silaturahmi dengan para Pimpinan dan Anggota DPRD. Sekaligus mengundang Fokompinda. Kami berbincang-bincang akrab satu-sama lain. Bu Risma menyempatkan paparan tentang kemajuan Surabaya, yang juga hasil kerja dari seluruh anggota DPRD.

Masih terkait dalam pertemuan jamuan makan siang, Risma menyebut ‘berharap ada sinergi antara pemkot dan DPRD Surabaya’. Bukankah pernyataan tersebut bisa berarti bahwa selama ini belum terjadi sinergi yang bagus antara eksekutif-legislatif ? Lantas, sebagai pimpinan DPRD Surabaya, apa sikap Anda ke depan ?

Ya, kami berharap peningkatan sinergi eksekutif dan legislatif. Yang lalu sudah ada. Bahkan berjalan baik. Tentu era sekarang dan ke depan harus ditingkatkan. Kuncinya: komunikasi yang baik dan saling pengertian tentang tupoksi masing-masing. Jangan sampai ada kebuntuan komunikasi karena tidak saling mengenal. Dan, karena tupoksinya, DPRD ke depan akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan Pemkot Surabaya. Melakukan check and balances.

Pemkot selaku pelaksana pembangunan tetap harus diawasi. Dan sebagai lembaga legislatif, DPRD tetap harus kritis sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan, yakni selalu mengontrol pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya. Tetap konstruktif dalam mengawal dan mengawasi setiap pelaksanaan dan arah pembangunan kota. Kami bekerja bersama pemkot dengan muara demi kesejahteraan masyarakat.

Tugas anggota DPRD memang menjadi representasi masyarakat. Lembaga harus memahami lapangan, dan mengartikulasikan dalam kebijakan kota. Para anggota Dewan harus menyuarakannya dari sudut pandang kepentingan rakyat.

Sebagai orang lama di DPRD Surabaya, Anda tentu tahu banyak tentang kinerja/kebijakan Risma (Pemkot Suabaya) selama ini. Menurut Anda, Risma itu figur wali kota seperti apa ?

Bu Risma adalah “nakhoda” yang pekerja keras. Dia aktif turun ke lapangan. Memiliki akar kuat di bawah. Menguasai gagasan-gagasan pembangunan kota, tapi menguasai detail-detailnya. Bu Risma tipe pemimpin yang paham lapangan, dan punya rasa solider tinggi terhadap warganya. Ia dicintai rakyat.

Terkait agenda perhelatan Pemilihan Wali Kota Surabaya di tahun 2020, apakah partai sudah menentukan nama calon, dan strategi pemenangan ?

Tugas jangka pendek ini, PDI Perjuangan harus menang Pilkada di Surabaya. Sejak 2002, Kota Surabaya dipimpin wali kota yang kader PDI Perjungan: Mas Bambang DH dan Bu Risma. Keduanya punya karya masing-masing pada jamannya. Surabaya berkembang hebat.

Atas tugas itu, kami sudah membuka pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota. Ada 8 pendaftar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Kemudian, 10 pendaftar di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Pendaftaran dilakukan 5-14 September lalu. Sekarang kami menunggu rekomendasi turun dari Jakarta.

Calon-Calon sedang digodok DPP PDI Perjuangan. Kami sudah punya plan untuk pemenangan. Penguasaan teritori sangat penting. Kami punya 1.005 Anak Ranting di level RW, dari 1.400-an jumlah RW di Kota Surabaya. Punya 154 Ranting dari semua kelurahan. Punya 31 PAC di level kelurahan, dan punya 15 anggota DPRD Kota Surabaya yang semua punya akar kuat di bawah.

Terakhir, saya berterima kasih dipercaya DPP PDI Perjuangan dengan tugas-tugas di depan. Kami punya team work yang akan bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat. Untuk Surabaya yang lebih baik. (wetly)