Pemerintah, lanjutnya, juga telah memulai reformasi struktural tetapi belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di lima tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan/prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini.
“Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat 40% terbawah juga telah kita lakukan,” sambungnya.
Jokowi menilai, dalam lima tahun ini penguatan di bidang monitoring, di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi.
“Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan Rancangan Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” tuturnya.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Airlangga Hartarto, dan menteri lainnya. (wt)
